Pembenahan Infrastruktur Angin Surga Pemerintah

Salah satu penghambat terbe­sar dalam kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi saat ini adalah infrastruktur, dimana jika hal ini ditekan secara progresif, akan membuat pertumbuhan eko­nomi maju ke angka 7 persen. Ka­­rena itu, pemerintah terus mene­bar angin surga alias janji manis untuk menggenjot pembangunan infra­struktur di dalam negeri.

Namun, upaya tersebut kerap menemui kendala, mulai dari pendanaan hingga persoalan tek­nis. Yakni lambannya proses pembebasan lahan. Selama ini permasalahan di infrastruktur jalan, menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Peker­jaan Umum Djoko Murjanto, adalah dari segi pendanaan atau alokasi anggaran.

Dana yang diperlukan untuk menggenjot pembangunan infra­struktur jalan nasional selama ini memang tidak memadai karena besarnya kebutuhan pembangu­nan jalan baru serta pemeliha­raan jalan yang sudah ada. Dia menye­butkan, sekitar 5 tahun la­lu dana untuk keperluan pemba­ngunan infrastruktur jalan na­sional bisa sekitar Rp 20 triliun namun yang dialokasikan dalam APBN hanya Rp 5 triliun.

“Namun dalam 2-3 tahun be­lakangan ini sudah se­makin baik,” kata Djoko. Peme­rintah, kata dia, tahun 2012 ini sudah mengalokasikan dana Rp 32 tri­liun untuk pembangunan jalan nasional di seluruh Indo­nesia.

Di samping permasalahan pen­da­naan dalam alokasi anggaran, permasalahan lainnya dalam pem­bangunan infrastruktur jalan ini, kata Djoko, adalah pengadaan lahan. Untuk pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan yang sebelumnya sempit diperlukan pembebasan lahan. “Namun me­mang selama ini ada beberapa ba­­gian masyarakat yang kesa­daran­nya masih kurang untuk kepen­tingan umum,” papar Djoko.

Sadar akan keterbatasan ang­ga­­ran yang dimiliki, pemerin­tah sangat bergantung dan meng­an­dalkan peran serta aktif sektor swasta atau investor untuk ikut membangun infrastruktur. Se­lama ini, investasi di sektor in­frastruktur melorot tajam pasca krisis keuangan yang melanda Asia akhir tahun 1990-an.

Hingga saat ini, investasi infra­struktur di­a­kui masih sangat ren­dah. Peme­rintah menaruh harap­an pada konsep Masterplan Per­cepatan dan Perluasan Pemba­ngunan Eko­nomi Indonesia (MP­3­EI) untuk menggenjot pemba­ngu­nan infrastruktur dalam negeri.

Kepala Pusat Kajian Strategis (Pustra) Pekerjaan Umum Hedi­yanto Husaini mengatakan, pi­hak­nya telah berkoordinasi koor­dinasi dengan semua pihak yang terkait dengan MP3EI. Yaitu, dengan melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan peme­rintah daerah untuk melihat pe­ren­canaan yang sudah dibuat.

“Karena perlu di konfirmasi lagi angkanya, lokasinya dan per­ma­salahannya. Alhamdulilah itu sudah terlaksana dengan baik,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Hediyanto menjelaskan, pada 2011, nilai investasi dari MP3EI mencapai Rp 4012 triliun. Se­dangkan untuk proyeknya sekitar 1264. Setelah diverifikasi dan dicek ulang secara detail, pada tahun ini jumlahnya meningkat drastis. Investasi menjadi Rp 4935 triliun, proyeknya menjadi 4632.

Ia menambahkan, proyek infra­struktur dicanangkan sampai tahun 2025. Sedangkan proyek  yang sudah berjalan dan dibiayai sampai 2013, mencapai Rp 490.527 triliun. “Pada 2012 infra­struktur sudah mulai kerja itu 195.940. Sedangkan untuk sektor riil 294.787,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Develop­ment of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika me­ngemukakan, pembangunan in­frastruktur di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan golo­ngan dan daerah tertentu saja, me­lainkan untuk semuanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) In­donesia Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkar­nain Arief mengaku sudah capek menyampaikan keluhan ke pe­merintah. Apalagi, pemerintah ju­ga jarang menanggapi. [Harian Rakyat Merdeka]