Menteri PU Belum Sreg Bahas Surat Agus Marto

Dalam surat tersebut, Menkeu menyebutkan semua biaya yang diperlukan dalam penyiapan pro­yek pembangunan infra­struk­tur Selat Sunda bersumber dari Ang­garan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Disebutkan Men­­keu bah­wa se­laku pe­nanggung jawab proyek kerja sama, Menteri PU menyi­apkan proyek pembangu­nan in­frastruk­tur Selat Sunda yang ter­diri dari studi kelayakan, ren­cana bentuk kerja sama dan ren­cana pena­waran kerja sama yang men­­cakup jadwal, proses dan ca­ra pe­nilaian.

Menanggapi hal itu, Djoko Kir­­manto menyatakan, siap jika ha­rus melakukan studi kelayakan JSS. Menurutnya, hal tersebut me­rupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai Menteri.

“Saya ini kan menteri. Kalau di­tugaskan negara, saya pasti siap,” kata Djoko kepada warta­wan di kantornya, kemarin.

Dia menilai, pendanaan peme­rin­tah untuk uji kelayakan baru berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan dan belum ada pem­ba­hasan lebih lanjut. “Itu baru akan kita bahas sekarang,” je­lasnya.

Mengenai pembahasan terse­but, dia mengaku belum menge­tahuinya. Sebab, sampai saat ini pihaknya baru akan melapor ke Menteri Sekretaris Negara untuk melaporkan hal tersebut. Djoko mengakui, dirinya memang me­ne­rima su­rat dari Menkeu me­nyoal pem­biayaan JSS ini.

Ditanya soal revisi Per­aturan Pre­siden (Per­pres) Nomor 86 tahun 2011, yang menekankan penga­lih­an studi kelayakan dila­kukan pemerintah, bukan kon­sor­­sium pemrakarsa, bekas Komi­­saris Bumi Serpong Damai ini menuturkan, hal itu perlu ter­muat di Perpres. “Yaitu dengan mem­pelajari dulu apa dampak­nya,” kata Djoko.

Djoko mengatakan, bukan ti­dak mungkin nanti kalau pem­biayaan studi kelayakan ini di­biayai pemerintah. “Kalau pre­siden sudah putuskan, kita akan selalu siap,” ujarnya.

Un­tuk keputusan pastinya, dia mengatakan, mungkin minggu depan. “Kalau minggu ini tidak akan cukup dibahas, ini saja su­dah hari Jumat,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ko­misi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, jika memang benar Menkeu berkirim surat pada Men­teri PU Djoko Kir­manto ter­kait beban biaya pe­lak­sanaan studi kelayakan dan basic design JSS itu dibebankan pada APBN, maka itu masuk dalam pos ang­garan di Kementerian PU. (Rak­yat Merdeka, 28/6).

Menurut Harry, surat Men­keu tersebut berpotensi memicu per­soalan baru karena berten­tangan dengan Per­pres Nomor 86 tahun 2011 ten­tang Pengembangan Ka­wasan Strategis dan Infra­struktur Selat Sunda yang di­teken Presi­den SBY tanggal 2 Desember 2011.

Menteri Agus Marto sebe­lumnya me­ne­gaskan, untuk pe­laksanaan pe­ngem­bangan ka­wasan strategis dan infrastruk­tur Selat Sunda, fo­kus pengem­bangan infrastruk­­tur adalah pem­bangunan jemba­tan.

Adapun tahapan dalam rang­ka persiapan proyek pembangu­nan infrastruktur Selat Sunda meli­puti tiga tahap. Yaitu, per­sia­pan proyek, pemberian du­ku­ng­an dan/jaminan pemerin­tah, ser­ta proses pengadaan ba­dan usaha kerja sama.

“badan pelaksana ber­tindak sebagai koordinator atas pengem­bangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda,” tukas Agus Marto. [Harian Rakyat Merdeka]