Surat Agus Marto ke Menteri PU Bocor, Parlemen Bereaksi

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mempertanya­kan alasan Menkeu Agus Marto­wadojo meminta biaya pelaksa­naan studi kelayakan dan basic design Jembatan Selat Sunda (JSS) dibiayai oleh negara me­lalui APBN.

“Kita akan tanya apa alasan Menkeu itu nanti di DPR,” ujar Harry di Jakarta, ke­marin, me­nang­gapi surat Menkeu kepada Men­teri Pekerjaan Umum (PU) ber­nomor S-396/MK. 011/2012 ter­tanggal 8 Juni 2012. Pihak­nya menga­ku su­dah me­ngan­tongi kopian surat itu.

Dalam surat tersebut, kata po­litisi Golkar ini, Menkeu menye­butkan semua biaya yang diper­lukan da­lam penyiapan proyek pem­ba­ngu­nan infrastruktur Selat Sunda bersumber dari APBN.

Di­sebut­kan Menkeu pula bah­wa selaku pe­nanggung jawab proyek kerja­ sama, Menteri PU  menyi­ap­kan proyek pembangu­nan infrastruktur Selat Sunda yang terdiri dari studi ke­layakan, ren­cana bentuk kerja sama dan ren­cana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Menurut Harry, jika me­mang benar Menkeu berkirim surat pa­da Menteri PU Djoko Kirmanto terkait beban biaya pelaksanaan studi kelayakan dan basic design JSS itu dibebankan pada APBN, maka itu masuk dalam pos ang­garan di Kementerian PU.

Dia me­nam­bahkan, surat Men­­keu ters­ebut berpotensi me­micu per­soa­lan ba­ru karena ber­ten­ta­ngan de­ngan Peraturan Pre­siden (Per­pres) No­mor 86 ta­hun 2011 tentang Pe­ng­em­ba­ngan Ka­was­an Strate­gis dan In­fra­struk­tur Se­lat Sunda yang di­teken Presiden SBY tang­gal 2 Desem­ber 2011.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi infra­struktur Saleh Husein mengata­kan, ke­inginan Menkeu untuk menda­nai studi kelayakan JSS dengan uang ne­gara tidak tepat. Pa­salnya, nilai studi kelayakan ini dapat meng­ha­biskan dana hing­ga Rp 1 tri­liun.

“Banyak investor dari negara lain yang bersedia men­­danainya, kenapa harus mem­­bebani ang­garan negara yang terbatas,” ka­ta­nya, kemarin. Kare­nanya, Saleh menegaskan, dana APBN Rp 1 triliun itu akan lebih baik di­­gu­nakan untuk mendanai prog­ram pro-rakyat lain yang tidak me­narik bagi investor.

Surat yang salinannya beredar di kalangan wartawan dan DPR itu menyebutkan, Menteri PU melakukan pe­nyiapan proyek pembangunan infrastruktur Se­lat Sunda, terma­suk pelaksanaan studi kelayakan dan basic design Jembatan Selat Sunda.

“Selaku Penanggung Jawab proyek kerja sama, Men­teri PU menyiap­kan pro­yek pembangu­nan infra­struktur Selat Sunda terdiri dari studi ke­layakan, ren­cana bentuk kerja sa­­ma dan pe­na­wa­ran kerja sa­ma,” jelas Agus.

Proyek jembatan Se­lat Sunda menemui kendala biaya studi ke­layakan. Hingga kini biaya serta penjaminan studi ke­layakan be­lum disetujui Menkeu. [Harian Rakyat Merdeka]