Bos Jamsostek Ngaku Minta Bunga Khusus

“Kami tetap menginginkan bunga deposito di atas pasar, ka­rena penempatan dana Jamsostek dalam deposito untuk jangka pan­jang. Makin panjang waktu­nya, sepanjang itu di atas pasar, itu le­bih baik, setidaknya di atas coun­ter rate,” tegas Hotbonar.

Dikatakan, Jamsostek akan me­minta suku bunga deposito sedikit lebih tinggi dari yang ber­laku di pasar. Dia mencontohkan, apabila suku bunga deposito di pasar saat ini berada di kisaran 11 persen, maka pihaknya akan me­nik­mati suku bunga antara 12-13 persen.

Seperti diketahui, nasa­bah kor­porasi berdana besar, baik indi­vidu maupun institusi, seperti Jamsostek, kerap meminta ting­kat suku bunga deposito khusus di atas counter rate (special rate). Daya tawar untuk memin­ta suku bunga yang lebih tinggi tersebut, karena jumlah penem­patan dana yang sangat besar dan bersifat jangka panjang.

“Dengan penem­patan jangka panjang dan bunga lebih tinggi, ini akan mengikat (bunga lebih tinggi) karena ke­cen­derungan suku bunga turun, ini lebih me­narik,” terangnya.

Hotbonar menambahkan Jam­sostek akan meminta suku bunga deposito yang lebih rendah ke­pada bank-bank pelat merah, seperti BNI dan BRI. Sebab, bank BUMN dinilai lebih aman serta memiliki kinerja yang baik, di­banding bank-bank umum swasta lainnya.

Dana investasi Jamsostek saat ini telah mencapai Rp 72 triliun, dimana 30 persen, yakni Rp 21 triliun ditempatkan pada deposito di 30 bank. Sedangkan 50 persen atau 31 triliun dalam bentuk surat utang. Untuk obligasi  negara, pe­nempatan Jamsostek mencapai 80 persen dari total investasi di surat utang tersebut. Sementara, investasi di pasar saham sebesar 12 persen, reksa dana 8 persen, sisanya di sektor properti dan aksi penyertaan modal langsung di bebe­rapa korporasi.

Sebelumnya, Gubernur BI Dar­min Nasution mengakui, rasio pinjaman bank terhadap pen­da­patan nasional di Indonesia pa­ling rendah dibandingkan China atau negara ASEAN yang lain. Rasio pinja­man bank terhadap pendapatan nasional Indonesia hanya mencapai 29 persen. Ba­yangkan dengan China yang men­capai 140 persen.  

Un­tuk itu, pihaknya getol me­nga­wasi serta membedah cost of fund (biaya dana) yang menjadi salah satu komponen penetapan suku bunga perbankan. Ini juga diakui terkait dengan pengawa­san efi­siensi sektor keuangan dan per­bankan yang masih rendah.

Pihaknya memahami rendah­nya pinjaman bank ke pengusaha seperti Usaha Kecil dan Mene­ngah (UKM) karena tingginya suku bunga pinjaman. Sementara di saat bersamaan kalangan per­bankan enggan menurunkan suku bunganya, karena takut nasabah (deposan) kelas kakap akan lari.

“Kalau yang mengancam ka­bur simpanannya sekelas Rp 1 mi­liar masih bisa diabaika. Ttapi kalau Rp 5 triliun ke atas, me­reka (di­reksi bank) pasti keder juga. Karena itu para deposan kakap tersebut kerap meminta bunga di atas bunga normal. Mi­salnya ka­lau individu menerima 2 per­sen, deposan kakap ini ya 5 persen lah,” cetus Darmin.

Anggota Komisi XI DPR Ach­sanul Qosasih mengata­kan, su­dah selayaknya BI memberikan perla­kuan berbeda antara nasa­bah ke­las kakap dan kecil. Yang terjadi selama ini pemberian kredit ke­pada nasabah baik yang Rp 1 juta maupun Rp 1 triliun itu sama. Baik dalam hal doku­men, verifi­kasi dan juga peme­nuhan persya­ratan.

“Sehingga orang-orang yang sudah lama dan terbiasa kredit di perbankan, bisa dengan mudah mendapat kredit,” cetus­nya kepa­da Rakyat Merdeka.  [Harian Rakyat Merdeka]