Daya Saing Usaha RI Makin Tertinggal Negara Tetangga

Anak perusahaan Bank Dunia, yaitu Internasional Finance Cor­pora­tion (IFC) menyatakan, daya saing usaha di Indonesia berada di posisi 129. Sedangkan Ma­laysia menduduki peringkat 18.

Opera­tion Investment Clima­te IFC Sandra Pranoto mengung­kapkan, peringkat Indonesia yang men­duduki nomor 129 di 2010-2011 itu kalah jauh dengan Thai­land (17), bahkan Singapura yang berada di posisi teratas.

“Bayangkan saja Singapura men­duduki peringkat satu, se­dang­kan Thailand dan Malaysia peringkat 17 dan 18. Ada banyak kendala yang membuat Indo­nesia berada di peringkat 129,” katanya kepada wartawan di Jakarta, ke­marin.

Sandra menjelaskan, se­ti­dak­nya ada tiga penyebab pering­kat daya saing Indonesia di Asia Timur dan Pasifik jeblok. Per­ta­ma, biaya un­tuk mendirikan usaha yang mahal sekitar 22 per­sen dari pendapatan per kapita. Hal itu mengindi­ka­sikan bahwa 4 kali lebih besar dari Thailand

Kedua, izin mendaftarkan pro­perti, yaitu 11 persen dari nilai properti. Itu lebih besar 3,7 per­sen dari anggota Asia-Pacific Eco­nomic Cooperation (APEC) lain­nya. Ketiga, Karena Indone­sia mencatat persyaratan modal mi­nimum. Padahal, itu tidak dila­kukan negara lain dimana­pun.

“Tiga hal inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan ne­gara lain,” bebernya.

Ketua Lembaga Peng­­kajian, Pe­nelitian dan Pe­ng­embangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Ka­­din) Didik J Rach­bini menyatakan, prosedur ber­biaya tinggi dan pungutan liar (pungli) me­nyebabkan segala ben­tuk peri­zinan usaha berjalan lama. Hal itu tidak lepas dari motif pi­hak biro­krasi yang selalu mencari celah untuk mengail untung dari para pengusaha. “Siapa yang men­­cip­ta­kan se­mua itu? Ya biro­kra­si,” cetus eko­nom jebolan IPB ini.

Dia mencontohkan, untuk izin pen­dirian usaha di Singapura hanya memakan waktu tiga hari. Sedang­kan di Jakarta, penguru­san se­rupa memakan waktu tiga bulan. “Itu pun kalau ada setor­an. Ka­lau nggak, ya pasti lebih lama lagi,” kritiknya.

Atas dasar itu, Didik menilai, pen­ting bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi biro­krasi. Langkah itu diperlukan demi memangkas alur birokrasi yang rumit sekaligus meng­hi­langkan biaya-biaya tak resmi.

Ia menilai, berkembangnya pu­ngu­tan-pungutan siluman dise­babkan oleh lemahnya pengawa­san dari pimpinan lembaga atau dinas ter­tentu dan belum adanya aturan jelas dalam alur birokrasi.

Anggota LP3E Kadin Ina Pri­miana menimpali, da­lam ran­tai distribusi, pengu­saha keba­nya­kan harus mem­bayar biaya retribusi yang dike­na­k­an di ma­sing-ma­sing dae­rah yang dilalui. “Eko­nomi biaya tinggi merupa­kan biaya tidak terkontrol yang besar­nya bisa mencapai 20-30 persen dari biaya ekonomi,” ujarnya.  

Menanggapi rating tersebut, Deputi bidang Pengendalian Pe­lak­sanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menyata­kan, ranking tersebut tidak bisa dija­dikan tolak ukur tinggi ren­dahnya investasi.

Hasil kajian Kemen­terian Da­lam Negeri menyebutkan, Ma­nado men­jadi kota tersulit dalam izin mendirikan usaha dengan nilai 20. Sementara kota ter­mudah men­diri­kan usaha Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 1. [Harian Rakyat Merdeka]