Perawatannya Setengah Mati, KA Uzur Kandangin Aja Deh

Direktur Utama PT KAI Ig­natius Jonan mengaku, pihaknya akan segera menarik kereta eko­nomi yang kondisinya sudah ti­dak layak dan uzur.

“Kita akan tarik kereta ekono­mi yang tidak layak jalan lagi. Ini untuk mencegah terjadinya mo­­gok,” kata Jonan usai pe­nan­da­tanganan pemberian kuota BBM subsidi untuk KAI dari Badan Pengawas Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta, kemarin.

Menurut Jonan, penarikan ke­re­ta-kereta yang tidak layak itu ter­kait banyaknya kejadian. Mi­sal­nya, kemarin, ada lagi kereta eko­nomi yang mogok di Tanjung Ba­rat, Pasar Minggu sehingga me­ngganggu operasi kereta lain.

Selain usianya yang sudah uzur, kata Jonan, sparepart (suku cadang) untuk kereta itu sudah tidak ada lagi. Karena itu, KAI akan membeli kereta-kereta baru.

Untuk 2012, Jonan mengaku akan membeli kereta api dari Je­pang sebanyak 160 unit. Saat ini sudah masuk sebanyak 60 unit.

Dia menargetkan kereta terse­but bisa digunakan tahun depan. “Anggaran untuk pengadaan ke­reta api itu Rp 150 miliar. Mu­rah kan,” katanya.

Selain itu, Jonan juga me­nar­getkan semua kereta listrik harus me­nggunakan Air Conditioner (AC). Untuk tarifnya akan dise­suai­kan dengan subsidi yang di­berikan pemerintah. “Kita siap memberikan tarif murah, tapi PSO (public service obligation) juga ha­rus disesuai­kan,” cetusnya.

Menurutnya, saat ini penum­pang kereta api bisa mencapai 500 ribu orang per hari.

Manajer Humas Daop I KAI Mateta Rija­lulhaq menambah­kan, kejadian mo­gok kereta api kelas ekonomi ma­sih akan terus terjadi karena kon­disi keretanya sudah tua.

Menurut dia, kereta-kereta ke­las ekonomi sekarang meru­pakan buatan 1974. Jadi dalam me­la­kukan perawatannya susah se­tengah mati. Karena itu, ke­be­ra­daan kereta ini sulit diper­ta­han­kan karena akan menggang­gu yang lain. “Sudah harus di­is­ti­ra­hatkan,” katanya.

Ketua Forum Transportasi Per­keretaapian Masyarakat Trans­por­tasi Indonesia Djoko Setijo­warno mengatakan, saat ini ada 348 atau 47 persen kereta eko­no­mi yang su­dah uzur. Rata-rata usianya sudah di atas 30 tahun. Bah­kan sebanyak 308 unit usia­nya sudah di atas  40 tahun.

“Kondisi ini jelas akan ber­dampak pada operasi KAI dan mem­bahayakan kese­lamatan. Kereta yang sudah uzur itu lebih baik dikandangin saja,” katanya.

Karena itu, Djoko meminta pe­merintah segera mengganti kereta api kelas ekonomi yang sudah tidak layak lagi. Pasalnya, penga­daan kereta kelas ekonomi me­rupakan ke­wa­jiban  pemerintah.

Dia juga meminta pemerintah dan DPR meningkatkan subsidi untuk KAI. Apalagi anggaran sub­­sidi yang diberikan peme­rin­tah tahun ini hanya Rp 700 miliar dari usulan Rp 1,2 triliun.

“Da­ripada uang subsidi untuk ken­daraan pribadi, lebih baik di­gu­nakan un­tuk pengembangan trans­portasi bebas macet ini,” usulnya.

Dapat Jatah BBM Subsidi

BPH Mi­gas akhirnya membe­rikan kuota BBM subsidi kepada KAI sebesar 169,9 ribu kiloliter untuk 2012. “Mulai tahun ini, kita berikan PT KAI BBM subsidi seperti kenda­raan angkut lain­nya,” kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng.

Menurut Andy, pemberian BBM subsidi untuk KAI sesuai dengan Surat Keputusan BPH Migas No. 005/PS0/BPHMIGAS/KOM/2012 tentang penetapan kuota BBM jenis tertentu untuk PT KAI tahun 2012.

Selain itu, kata dia, penerapan itu juga sesuai dengan Peraturan Presiden No.15 tahun 2012 ten­tang harga jual eceran dan kon­sumen pengguna jenis bahan ba­kar minyak tertentu.

Menurut Andy, selama ini KAI menggunakan BBM non subsidi untuk kereta barang dan penum­pangnya. Padahal, kereta api ada­lah angkutan yang banyak digu­nakan masyarakat. Karena itu, pihaknya memberikan BBM sub­sidi. “Penumpang kereta api jum­lahnya saat ini mencapai 200 juta orang per tahun,” kata Andy.

Dengan diberikannya BBM sub­sidi, diharapkan KAI dapat me­­ning­katkan pendapatan peru­sahaan dan pelayanan ke­pada pengguna­nya. Selain itu, kereta api dapat ber­saing de­ngan ken­daraan ang­kutan darat lainnya, khususnya angkutan barang.

Andy juga meminta KAI mela­kukan pengawasan dalam men­jaga kuota BBM subsidi. Pasal­nya, kuota yang ditetapkan dalam Ang­garan Pendapatan dan Belan­ja Negara Perubahan (APBNP) hanya 40 juta kiloliter. [Harian Rakyat Merdeka]