KPPU Curigai Permainan Harga BBM Non Subsidi

Harga Bahan Bakar Minyak je­nis pertamax di Stasiun Pengi­sian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Rp 9.800. Sedangkan harga BBM SuperR95 (setara pertamax) milik Shell dibanderol dengan harga Rp 9.850. Semen­tara jenis Super R92 seharga Rp 9.250 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir ada­nya kartel (kumpulnya pengusaha yang melakukan monopoli pene­tapan harga jual).

Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said mencurigai adanya kartel antara Pertamina dan pesaing­nya, Shell. Hal itu lantaran se­tiap ter­jadi penurunan harga pada SPBU milik Perta­mina, maka hal yang sama juga di­la­kukan Shell. Wak­tu penuru­nan harga antar kedua­nya hanya berselang satu hari.

“Saya melihat ada indikasi kar­­tel. Contohnya, saat harga Per­­ta­mina menurunkan harga perta­max, maka maka Shell juga lang­sung menurunkan Super R92. Bahkan Shell menurunkan Super R92 lebih rendah dari per­tamax,” ucap Tadjuddin di kan­tornya, kemarin.

Menurutnya, sampai saat ini, harga batas atas pertamax tidak di­tetapkan oleh pemerintah. Pa­da­hal, pemerintah berwenang me­netapkan harga. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-V/2007 yang me­nyebutkan penetapan harga me­ru­pakan kewenangan pemerin­tah namun hanya menyangkut bahan bakar minyak dan gas bu­mi de­ngan spesifikasi tertentu dan tetap memberlakukan persai­ng­an pada pasar non subsidi.

“Seharusnya pemerintah me­nga­cu pada putusan MK (Mahka­mah Kosntitusi), yakni tidak hanya menetapkan harga pada BBM dan gas subsidi, melainkan juga harga BBM dan gas non subsidi,” lanjutnya.

Saat dikonfirmasi, Media Re­lation PT Shell Indonesia Sri Wah­yu Endah mengatakan,  pe­nen­tuan harga jual ditentu­kan dari Means Of Plats Singa­pore (MOPS). Selain itu, juga menye­suaikan dengan kurs dolar Singapura.

“Jadi, kalau di­ sana (Si­nga­pu­ra) naik, maka harga BBM non subsidi juga bisa naik. Begitu pun sebaliknya,” ucap Sri kepada Rak­­­yat Merdeka, kemarin.

Vice President Corporate Co­mmunica­tion Pertamina Mocha­mad Harun menuturkan, penen­tuan harga pertamax juga berda­sarkan MOPS.

“Seperti sekarang ini, harga pertamax sudah turun menjadi Rp 9.250. Tapi kalau MOPS naik, ya kita juga akan naik­­kan har­ganya,” tukasnya kepada Rakyat Merde­ka, Jumat (1/6).

Perlu diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor .5 ta­hun 1999 tentang Larangan Prak­tek Monopoli dan Persaing­an Usaha Tidak sehat pasal 11 ten­tang kartel disebutkan, pelaku usa­ha di­larang membuat per­janjian dengan pelaku usaha pe­­saing­nya, yang bermaksud un­tuk mempe­ngaruhi harga de­ngan mengatur produksi dan atau pe­masaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat me­ngakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau per­saingan usaha tidak se­hat.

Ogah Beralih

Beberapa petu­gas SPBU ma­sih malu menolak pengguna mo­bil dinas pemerin­tah (pelat me­rah) membeli pre­mium meski peme­rintah sudah me­la­rang kendara­an dinas meng­gu­nakan BBM bersub­sidi tersebut.

“Saya belum berani sih, masih sungkan jadi diisi saja. Ya kalau sudah ada perintah, maka akan memberi tahu pelanggan, tapi kalau pembeli tidak mau bagai­mana,” kata Brema Hebrew (22), petugas SPBU di Jalan Pemuda Rawamangun, kemarin.

Dia juga mengaku mengetahui penerapan kebijakan penghema­tan penggunaan BBM bersubsidi itu dari koran dan televisi, belum mendapat arahan langsung dari atasannya. Karena itu, dia belum be­rani menolak permintaan pe­langgan yang menggunakan mo­bil pelat merah.

Pengawas Su­pervisor SPBU Jalan Pemuda Rawamangun Eko Hariyanto, mengatakan pihak ma­najemen sudah memberikan sosialisasi kepada para petugas SPBU, tapi belum menyeluruh.

“Karena kami bekerja berda­sarkan shift, pihak manajemen ju­ga baru diberi sosialisasi pe­­merin­tah ke­marin,” kata Eko. [Harian Rakyat Merdeka]