Tambahan Kuota BBM Subsidi Sulit Dipenuhi

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, DPR belum menerima proposal permintaan tambahan kuota ba­han bakar minyak (BBM) ber­subsidi dari pemerintah. Saat ini, pihaknya baru mendapat per­min­­taan tambahan kuota BBM subsidi dari Kali­man­tan.

“Permintaan dari empat gu­bernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini, mungkin membuat langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi semakin kuat,” ujar­nya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut kader Partai Golkar ini, kewenangan pengajuan pe­nam­bahan kuota BBM bersubsidi tersebut ada di pemerintah pusat. Mengenai berapa besar jumlah pe­nambahannya serta ke mana sa­ja akan didistribusikan.

“Saya dengar minta tambah kuota se­kitar 2,5 juta kiloliter, na­mun didistribusikan ke mana saja kan belum jelas. Karena itu perlu ada penjelasan yang detil dari pemerintah,” ungkapnya.

Dito menjelaskan, keputusan menyetujui atau tidak penam­ba­han kuota BBM bersubsidi tidak mudah. Menurutnya, saat ini te­tap pada keputusan kuota 40 juta kiloliter (KL) BBM bersubsidi se­perti yang sudah ditetapkan.

“Mengenai memberi tambahan kuota atau tidak harus melalui me­kanisme, tidak bisa asal me­nyetujui. Karena menambah kuo­ta berarti menambah subsidi. Sub­sidi kita bisa membengkak, kalau defisit lebih dari 3 persen bisa membahayakan,” tandasnya.

Menurut Direktur Mar­keting dan Trading Perta­mina Hanung Budya Yuktyanta, kuota premi­um untuk Bali saja se­banyak 510 KL dan solar se­besar 926 KL. Hingga April 2012, kuotanya sudah jebol 11 persen. Jika tidak ada penam­bahan kuota, jatah BBM ber­sub­sidi untuk Bali ha­bis November.

“Untuk itu, pen­ting mengura­ngi beban negara. Caranya, ten­tu meng­gunakan pertamax, ter­u­tama untuk ken­daraan me­wah,” ujarnya saat peresmian Stasiun Pengisian Bahan bakar Khusus (SPBBK) di Den­pasar, Bali, akhir pekan lalu.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM) Jero Wacik segera me­ngajukan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun ini kepada DPR, se­jalan dengan permintaan bebe­rapa pemerintah daerah.

“Kan kuota (BBM bersubsidi) yang diberikan itu 40 juta kilo­liter. Saya yakin kurang. Saya te­tap minta (tambahan) ke DPR, apalagi empat gubernur sudah minta tambahan jatah. Itu kan mem­perkuat saya untuk minta ke DPR,” ujar Wacik.

Anggota Komisi VII DPR dari Golkar Satya W Yudha menga­takan, niat pe­me­rintah minta pe­nambahan kuota BBM subsidi me­langgar Undang-Undang (UU) APBN 2012. Menurutnya, peme­rintah seharusnya bisa menekan besaran angka kuota BBM sub­sidi. Di antaranya dengan mem­be­rantas penyeludupan dan pe­nim­bunan BBM bersubsidi.

Langkah tersebut, menurut Sat­ya, penting dilakukan karena di­duga penyeludupan BBM yang terjadi saat ini sangat besar dan belum bisa diungkap pemerintah.

“DPR, BPH Migas dan Peme­rintah akan mencari formula un­tuk menutup titik-titik kebocor­an sehingga lonjakan kuota BBM bersubsdidi bisa ditekan,” tegas Satya. [Harian Rakyat Merdeka]