Pilih Direksi BUMN Yang Berani Menolak Intervensi

Pengamat BUMN Muham­mad Said Didu menilai, proses penunjukan direksi oleh Dahlan Iskan tidak ada masalah. Karena tidak ada Undang-Undang yang dilanggar.

“Mengenai apakah peng­gan­tinya lebih baik dari­ sebelumnya, saya tidak bisa men­­ja­wab hal ter­sebut,” ujarnya ­pada Rakyat Mer­deka di Jakarta, Jumat (25/5).

Namun, bekas Komisaris Uta­ma PT Merpati Nusantara Airli­nes ini menilai, tidak semua per­gantian manajemen pada perusa­haan pelat merah tersebut akan jadi solusi. Masalah di Mer­pati misalnya, menurut Said, bukan terletak pada pimpinan­nya. Ada banyak hal yang perlu dibenahi.

“Saya kira Ke­menterian BUMN sudah paham dan me­nger­ti ma­salah di Merpati. Ka­rena saya su­dah sering kemu­kakan,” ujar be­kas Sekretaris Menteri BUMN itu.

Ia menjelaskan, ada beberapa cara efektif yang bisa dilakukan Kementerian Negara BUMN se­bagai usaha mengembangkan pe–rusahaan pelat merah. Langkah pertama, selesaikan masalah-ma­sa­lah yang krusial. Ada tiga pilar yang harus diselesaikan dalam mengelola BUMN.

“Ini program sejak Menteri Ne­gara BUMN Tanri Abeng. Tidak akan menjadi masalah, karena roadmap-nya sudah ada,” jelas Said.

Kedua, selesaikan BUMN me­rugi. Bisa diakuisisi atau merger dengan BUMN sehat. Hal itu, menurut Said, bisa dikerjakan sekaligus atau dikemas khusus da­lam program penataan BUMN.

“Ketiga, menjaga BUMN yang sehat agar bisa terus berkembang. Itu pekerjaan di kantor BUMN. Bukan yang lain-lain,” jelasnya.

Said juga mengingatkan Men­teri BUMN tidak perlu datang ke Bank Mandiri, Telkom atau BUMN yang sudah leading. Me­nurutnya, hal itu hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik fo­kuskan saja untuk membenahi BUMN yang masih sakit-sakit.

Demikian pula dalam menen­tu­kan direksi. Kata Said, Menteri BUMN harus bisa me­nempatkan orang-orang terbaik. Yang di­mak­­sud terbaik, bukan sekadar pro­fesional. Tapi harus bisa me­lawan segala bentuk inter­vensi.

“Nah, kalau seluruh BUMN yang sehat dipimpin orang yang terbaik, pekerjaan Men­teri BUMN bisa dikatakan selesai. Selan­jutnya, be­nahi BUMN yang belum baik atau yang ma­sih sa­kit,” tandas­nya.

Sejak dilantik menjadi Menteri BUMN pada Oktober tahun lalu, Dahlan Iskan lang­sung meng­ganti sejumlah direk­tur dan ko­misaris di BUMN. Per­gantian Direktur Utama PT Mer­pati Nu­santara Airlines (Merpati) dari Sardjono Jhony Tjitroku­sumo kepada Rudy Setyopur­nomo mi­sal­nya. Dahlan menilai, pergan­tian itu adalah langkah yang te­pat. Sebab, setiap hari Merpati rugi Rp 2 miliar. “Pergantian itu, untuk memperbaiki kinerja Merpati,” ujar Dahlan.

Lalu Dirut PT Telekomuni­kasi Indonesia Tbk (Telkom) Rinaldi Firmansyah digantikan Arief Yahya. Arief Yahya, Direktur En­terprise and Whole­sale terpilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telkom.

Di ba­wah kepemim­pi­nan Ri­naldi, ki­nerja Telkom se­dang ba­gus-ba­gusnya. Pendapa­tan ber­sih peru­sahaan teleko­muni­kasi pelat me­rah itu di tahun 2011 mencapai Rp 10,965 triliun.

Dahlan enggan berkomentar banyak soal pergantian tersebut. Dia hanya berharap agar Arief mem­berikan kinerja yang lebih baik lagi untuk Telkom. “Ini supaya lebih baik lagi. Saya se­rah­kan orang untuk menilai,” katanya.

Awal Januari lalu,  Frans Su­nito diberhentikan seba­gai Di­rektur Utama PT Jasa Marga Tbk. Pergantian itu di­anggap wajar. Apalagi, Frans su­dah dua periode menjabat. Peng­gantinya, Aditya­warman, adalah mantan Direktur Operasi Jasa Marga.

Pergantian juga terjadi di PT Bukit Asam Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Pertamina (Per­sero), PT Rajawali Nusantara Indo­­nesia (RNI) dan 14 PT Per­kebunan Nusantara (PTPN).

Tapi, dari deretan pergantian di­reksi ini, yang sempat bikin kontroversi adalah pengangkatan Ismed Hasan Putro sebagai Di­rektur Utama RNI dan Mega­nanda Daryono sebagai Direktur Utama PTPN III dan calon bos Holding PTPN.

Yang terbaru, Dahlan merom­bak direksi di PT Kimia Farma. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), meng­angkat Rusdi Rosman menjadi Direktur Utama menggantikan Syamsul Arifin. Rosdi Rosman se­belumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan perusahaan.

Ketua Komisi VI DPR  Airlang­ga Hartarto meminta Dahlan lebih konsentrasi pada pro­ses penca­paian target peng­inte­grasian eko­nomi AEAN Eco­nomic Commu­nity (AEC) 2015 ketim­bang me­lakukan perom­ba­kan di­reksi di perusahaan milik negara.

Menurutnya, sejumlah pe­rom­bakan manajemen yang dila­kukan di Kementerian BUMN berpo­tensi menghambat ki­nerja jajaran direksi selain meng­­­ganggu tata kelola peru­sahaan.

“Dngan meng­ganti jajaran di­reksi belum tentu per­soalan men­jadi selesai. Kinerja BUMN bu­kan hanya di­tentukan oleh satu atau dua orang pim­pinan,” tukas Airlangga. [Harian Rakyat Merdeka]