Ada Mafia Proyek, Dirut Yang Dicopot Kurang Banyak Tuh

Pe­ne­liti dari Lembaga Ilmu Penge­tahuan Indonesia (LIPI) Herma­wan Sulistyo menilai, selama ini BUMN sudah jadi sapi perahan oknum pejabat, pen­jahat, partai politik dan se­gala macam mafia proyek. Me­nu­rutnya, hal seperti ini yang mem­buat BUMN tidak menga­lami kemajuan dan ba­nyak yang merugi.

Seperti diketahui, dalam bebe­rapa bulan terakhir, Menteri BUMN Dahlan Iskan meng­ganti posisi dirut di berbagai BUMN. Hermawan mengang­gap, sukses atau tidaknya sebu­ah BUMN itu ter­gantung dari siapa yang me­mimpinnya.

“Kalau saya kira, kurang ba­nyak itu dirut BUMN yang di­copot sama Dahlan, harusnya lebih banyak dari saat ini. Yang nggak beres dan nggak bagus ya dicopotin aja lah. Masih banyak orang yang mampu di Indonesia ini,” cetus­nya saat dikontak Rak­yat Mer­deka di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, orang-orang yang mengisi jajaran direksi BUMN sudah banyak yang blangkotan  bercokol atau menjabat dalam perusahaan. Dia mencontohkan, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terus merugi dari tahun ke tahun. Tapi, masih saja dirut­nya tidak diganti. Padahal, kinerjanya tidak pernah mem­baik, bahkan sebaliknya: sema­kin buruk.

Solusinya, kata Hermawan, jajaran di­reksi harus diganti oleh anak mu­da yang profesional. Ti­dak hanya itu, dalam pelaksa­na­annya harus diberi target selama kurang lebih satu tahun.

“Kalau si peng­ganti tidak bisa membereskan masalah yang ada, diganti lagi aja. Me­mang dalam satu tahun belum ten­tu bisa un­tung dikelola mana­jemen baru. Tapi, nantinya kalau pelayanan publiknya me­ningkat ya bolehlah diperta­hankan,” tuturnya.

Selain itu, Hermawan menya­ran­kan, kepada perusahaan pelat merah yang manfaatnya untuk masyarakat rendah dan terus me­rugi, maka pantas untuk dijual.

“Kalau dijual tidak laku juga, ya mendingan dibubarin saja pe­ru­sahaannya. Buat apa diperta­han­kan,” tegasnya.

Menurut Kiki, sapaan Herma­wan, hal itu bisa menjadi peluang emas bagi BUMN di Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Karena itu, sosok Dahlan yang ha­rus dimanfaatkan secara mak­simal. “Ide Dahlan soal restruk­turasi BUMN perlu didukung oleh bebe­rapa pihak yang terkait. Saya harap ini bisa dijadikan momen­tum untuk kebangkitan BUMN,” tandasnya.

Terkait gebrakan Dahlan Iskan, Komisi VI DPR menyambut baik pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-236/MBU/2011.

Seperti diketahui, SK tersebut dicabut sebagai hasil dari rapat kerja antara Kementerian  BUMN dengan Komisi VI DPR pada 15 Februari lalu. SK itu di­ganti de­ngan menerbitkan tiga ke­putusan. Salah satunya SK-ten­tang peneta­pan  kewenangan Men­­teri BUMN, sebagai wa­kil pemerintah selaku pemilik mo­dal Perusahaan Umum (Pe­rum), men­­jadi kewe­nangan direksi. [Harian Rakyat Merdeka]