Tunda RUPS, Jamsostek Tidak Dukung BPJS...?

Hal tersebut dikemukakan Wa­kil Ketua Komisi XI DPR Ach­sanul Qosasih menanggapi ber­larut-larutnya pelaksanaan RUPS di Jamsostek, kemarin.

Menurut dia, dengan RUPS, maka Jam­sostek akan lebih mu­dah mela­kukan langkah ekspansi investasi maupun bisnis.

Sementara BPJS Watch me­nun­tut PT Jamsostek untuk se­gera melaksanakan RUPS yang telah berbulan-bulan tertunda.

“RUPS Jamsostek harusnya di­laksanakan Februari 2012, tapi sampai sekarang belum ju­ga di­laksanakan. Di rapat de­ngar pen­dapat dengan DPR, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga juga tidak menjelaskan dasar hu­kum penundaan RUPS tersebut,”  ujar investigator BPJS Watch Andri­ko Otang.

Menurut Andriko, dalam minggu ini BPJS Watch akan memper­ta­nyakan terlambatnya pelaksa­na­an RUPS tersebut kepada Jam­sostek.

Andriko mengatakan, keeng­ganan Jamsos­tek mengadakan RUPS ini bisa me­micu kecuriga­an bahwa PT Jamsostek sengaja memperlam­bat proses tersebut, karena BUMN itu sebenarnya tidak pro pe­laksanaan BPJS.

“Makanya supaya tidak ada ke­curigaan semacam itu, kami de­sak segera laksanakan RUPS, pi­lih direksi baru yang pro BPJS. Yang tidak pro BPJS jangan di­pi­lih lagi,” tegas Andriko.

Menurut dia, hal ini sangat pen­ting karena direksi Jamsos­tek akan diberi kesempatan men­­jabat selama dua tahun di BPJS kete­nagakerjaan.

“Jamsostek itu mengelola Rp 100 triliun uang buruh. Jangan sampai proses pelaksanaan BPJS diperlambat hanya karena ada pi­hak-pihak yang tidak ingin me­nyerahkan pengelolaan dana yang Rp 100 triliun tersebut,” cetusnya.

Tahun ini, Jamsostek beren­cana mengalokasikan dana se­ki­tar Rp 1 triliun untuk pro­gram man­faat tambahan yang berasal dari penyisihan keun­tungan seni­lai Rp 1,5 triliun. Namun, kepas­tian alokasi dana tersebut masih akan menunggu hasil RUPS pada Juni tahun ini.

Sebelumnya, Direktur Pelaya­nan PT Jamsostek Joko Sung­kono mengaku telah menggen­carkan sosialisasi manfaat tam­bahan program jaminan pela­yanan kesehatan (JPK) kepada provider, dokter, dan pekerja di sejumlah daerah.

Penambahan kapasitas produk­si dan pengem­bangan teknologi dilakukan untuk mendukung pe­laksanaan BPJS. Namun, aksi korporasi ini masih menunggu pelaksanaan RUPS. [Harian Rakyat Merdeka]