Berita

M. Syukur Mandar. (Foto: Istimewa)

Politik

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 18:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

M. Syukur Mandar resmi dicopot dari posisi Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia. 

Mandat dicabut melalui Rapat pleno Luar Biasa Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia, atas penilaian terdapat dugaan manuver politik tanpa mandat organisasi serta dugaan penggunaan posisi dan nama organisasi untuk meraup kepentingan pribadi.

Dalam pernyataan tertulis, Dewan Nasional menegaskan, pencopotan Syukur Mandar bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan. 


Keputusan tersebut diambil sebagai koreksi terhadap tata kelola organisasi dan upaya menjaga Gerakan Oposisi Indonesia agar tidak berubah menjadi kendaraan kepentingan politik praktis dan kepentingan personal.

“Atas mandat siapa Saudara M. Syukur Mandar melakukan komunikasi, pendekatan dan manuver yang berpotensi membawa arah perjuangan Gerakan Oposisi Indonesia keluar dari Garis Perjuangan yang telah ditetapkan organisasi,” kata Dewan Nasional dikutip Minggu 20 September 2026.

Menurut Dewan Nasional, jabatan Presiden Dewan Nasional bukan kekuasaan personal. AD/ART menempatkan kepemimpinan Gerakan Oposisi Indonesia dalam sistem kolektif-kolegial. 

Presiden Dewan Nasional berfungsi sebagai koordinator kolektif dan juru bicara organisasi, bukan pemegang kekuasaan tunggal. Karena itu, keputusan strategis yang membawa konsekuensi terhadap arah organisasi tidak dapat diputuskan seorang diri.

“Jabatan Presiden adalah mandat organisasi, bukan kepemilikan atas organisasi,” tegas Dewan Nasional.

Dewan Nasional juga menyoroti dugaan keuntungan pribadi yang mungkin diterima Syukur Mandar dalam rangkaian komunikasi, pendekatan atau manuver tersebut.

Dewan nasional menegaskan, Organisasi bukan instrumen transaksi personal. Apabila posisi, nama, jaringan atau mandat Gerakan Oposisi Indonesia digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan hal tersebut terbukti, maka tindakan itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada organisasi.

Sikap tersebut berangkat dari posisi Gerakan Oposisi Indonesia yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai kekuatan sipil yang independen, non-partisan dan terbuka bagi seluruh warga negara.

Organisasi juga menempatkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas sosial terhadap penyelenggara negara serta mitra kritis pemerintah dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

“Oposisi harus memiliki jarak yang kritis terhadap kekuasaan. Bukan menjadi bagian dari kekuasaan. Bukan menjadi alat kekuasaan. Dan bukan pula menjadi kendaraan kepentingan politik praktis,” demikian keterangan Dewan Nasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya