Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)
Belanja negara tak sekadar soal seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga ke mana uang negara diarahkan. Di tengah ruang fiskal yang masih terbuka, pemerintah dinilai memiliki kesempatan untuk menggeser belanja ke sektor-sektor yang dinilai lebih berdampak langsung terhadap perekonomian.
Kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pendidikan menjadi sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar. Realokasi dan rekalibrasi anggaran dianggap dapat menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan peran APBN dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja dalam diskusi bertajuk “Reclaiming Global Trust: Indonesia’s Investment Agenda for a Volatile World” di Jakarta, dikutip Kamis 17 September 2026.
“Anggaran kesehatan, UMKM, dana desa ini kekecilan. Jadi, perlu realokasi, recalibration itu harus dikerjakan di sektoral spending,” ujar Enrico.
Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Hingga Juni 2026, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan posisi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang belanja hingga akhir tahun, selama batas defisit 3 persen PDB tetap dijaga.
“Di fiskal masih oke, defisit kita di Juni oke, di bawah 1 persen. Dan masih lima bulan lagi akhir tahun, jadi nggak breach ke 3 persen,” katanya.
Ruang fiskal tersebut, lanjut Enrico, dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kembali sejumlah pos belanja, termasuk anggaran pendidikan. Ia secara khusus menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai masih memiliki ruang untuk diperbaiki.
“Misalnya gaji guru, itu kan ada ruang untuk di-improve, dan ini bisa dikaji ulang agar mereka bisa dinaikkan, atau sesuai dengan market price. Itu akan berdampak,” kata dia.
Penguatan dukungan bagi UMKM juga dinilai penting untuk membangun confidence di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Menurut Enrico, peningkatan kepercayaan atau trust menjadi bagian penting agar aktivitas ekonomi terus bergerak.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan potensi mencapai 6 persen. Sementara defisit APBN diproyeksikan sekitar 2,85 persen terhadap PDB.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa, menyatakan komitmennya menjaga APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mempertahankan stabilitas perekonomian.
Menurutnya, manfaat APBN bagi masyarakat tercermin melalui konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026.
