Berita

Gedung DPR. (Foto: RMOL)

Politik

DPR Bebal soal Ambang Batas Parlemen 5 Persen

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 14:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah partai koalisi pemerintah disebut menyepakati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Angka itu naik jika dibanding pemilu sebelumnya sebesar 4 persen.

Merespons hal tersebut, ABC Riset & Consulting, Erizal menilai partai-partai di DPR memang sengaja menghalangi adanya partai baru masuk parlemen Senayan.

Buktinya, kata Erizal, bukannya menurunkan ambang batas parlemen 4 persen yang hanya berlaku sampai Pemilu 2024 seperti putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024 lalu, namun justru malah menaikkannya menjadi 5 persen pada Pemilu 2029. 


"Partai-partai di DPR bebal, meskipun itu juga kewenangan pembuat undang-undang," kata Erizal, dikutip Kamis 17 September 2026.

Ambang batas 5 persen ini sudah disetujui Partai Gerindra sebagaimana yang disampaikan Sekjen Sugiono.

"Intinya, semua partai di DPR sudah menyepakati, pada pertemuan ketum-ketum partai, baru-baru ini," kata Erizal.

Dengan ambang batas parlemen 5 persen, rasanya tidak ada partai-partai di DPR yang berjumlah delapan partai yang akan keluar dari DPR seperti halnya PPP, pada Pemilu 2024, kemarin. 

"Diperkirakan, delapan partai yang saat ini ada di DPR, tembus angka perolehan suara sebesar 5 persen," kata Erizal.

Sebaliknya, partai-partai baru pun akan kesulitan menembus angka 5 persen itu. Jangankan 5 persen, 4 persen saja selama tiga kali Pemilu terakhir, terbukti tidak ada yang bisa lolos.

Partai manakah yang sedang ditolak atau dikerjain DPR, agar tak bisa masuk ke parlemen? 

"Partai mana lagi, kalau bukan PSI. PSI paling getol dan berkoar-koar saat ini akan bisa masuk ke DPR dengan mudah, bahkan katanya berpeluang akan memenangkan Pemilu 2029," kata Erizal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya