Presiden Prabowo Subianto (Foto: Bakom RI)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Dia mencontohkan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses sekaligus tim pakarnya.
Prabowo mengaku dirinya yang mengangkat Dadan sebagai Kepala BGN, namun tetap menyerahkannya kepada kejaksaan ketika terjerat kasus korupsi.
"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, dikutip Kamis, 17 September 2026.
Selain Dadan, Prabowo juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh lain dalam penegakan hukum. Dia mengakui Pontjo Sutowo merupakan kawannya, namun kedekatan tersebut tidak membuat proses hukum dihentikan.
"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," ucapnya.
Prabowo mengatakan prinsip serupa telah diterapkannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019.
Dia langsung mengingatkan keluarga dan orang-orang dekatnya di Gerindra agar tidak mencari bisnis di Kementerian Pertahanan selama dirinya menjabat.
"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," tuturnya.
Saat menjadi Presiden, Prabowo kembali memberikan peringatan kepada kader Gerindra agar tidak mengandalkan kedekatan dengan dirinya ketika melakukan kesalahan.
"Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," jelasnya.
Menurutnya, kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya.
"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," pungkas Prabowo.
