Berita

Ilustrasi bendera parpol. (Foto: RMOL)

Politik

PT 5 Persen Bisa Menyulitkan Partai Nanggung

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026 | 10:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen dinilai bakal menjadi tantangan berat bagi partai baru dan partai politik dengan perolehan suara yang belum besar.

Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa mengatakan, aturan tersebut tidak hanya berpotensi menyulitkan partai seperti PSI dan PPP, tetapi juga partai yang memiliki basis pemilih namun belum mampu meraih suara dalam jumlah besar.

"Itu angka 5 persen akan menyulitkan partai baru dan partai nanggung. Nah itu siapa saja? Bukan cuma PSI atau PPP, tapi juga Demokrat," ujar Hensa kepada RMOL, Kamis, 17 September 2026.


Sebaliknya, partai-partai besar dinilai lebih percaya diri menghadapi penerapan PT 5 persen. Terlebih bagi partai yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan, ambang batas tinggi dapat mempersempit kompetisi untuk memperebutkan kursi di parlemen.

"Kalau partai besar, apalagi penguasa, pasti setuju 5 persen. Buat mereka malah bagus, percaya diri mereka," tandasnya. 

Sebelumnya para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah disebut sempat bertemu membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan ini membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertemuan ini hanya diikuti partai koalisi pemerintah alias minus PDIP

Salah satu isu yang dibicarakan yakni mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Kabar yang beredar, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait ambang batas parlemen sebesar 5 persen.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya