Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (Foto: Dokumen RMOL)
Penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan bukan sekadar soal mengisi kursi jabatan yang kosong. Ada serangkaian tahapan yang semestinya dilalui, termasuk assessment dan talent management, sebelum seorang kandidat dipercaya menempati posisi tertentu.
Namun, mekanisme tersebut kini menjadi sorotan. Sebab, disebut ada sejumlah kandidat yang masuk dalam proses penempatan pejabat meski tidak mengikuti tahapan assessment dan talent management.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri karena kandidat lain telah mengikuti proses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu 16 September 2026.
Bimo mengatakan, keberadaan kandidat yang tidak melalui prosedur tersebut perlu dikoreksi demi menjaga keadilan dalam proses pengangkatan pejabat. Ia mengusulkan agar penempatan kandidat yang tidak memenuhi persyaratan dibatalkan, sedangkan pejabat yang telah menjalani seluruh tahapan sesuai ketentuan tetap diproses.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.
Menurut Bimo, Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menegaskan komitmennya untuk membenahi reformasi birokrasi internal Kemenkeu. Penerapan talent management menjadi salah satu bagian yang ditekankan dalam proses tersebut.
“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” tutur Bimo.
Di sisi lain, Suahasil mengatakan pembahasan mengenai kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih berlangsung.
Kemenkeu, kata dia, perlu melihat kembali seluruh proses yang telah berjalan, mulai dari penunjukan hingga pelantikan pejabat. Hal itu lantaran mekanisme penunjukan pejabat di Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang dan melibatkan seluruh unit eselon I.
Suahasil menjelaskan, keterlibatan lintas unit diperlukan karena terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan koordinasi antareselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.
Terkait kemungkinan pembatalan penempatan sejumlah pejabat, Suahasil belum memberikan kepastian. Ia mengatakan Kemenkeu masih mengevaluasi proses yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan yang digelar secara langsung maupun hybrid.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” pungkas Suahasil.
