Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. (Foto: Dokumentasi Fraksi Nasdem)
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang membuat polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai di publik.
Menurut Nurhadi, hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap keluhan terkait pelaksanaan MBG benar-benar terjadi di lapangan dan segera ditindaklanjuti.
“Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,” ujar Nurhadi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 16 September 2026.
Ia menilai keluhan guru mengenai distribusi makanan, laporan orang tua terkait kualitas makanan hingga kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG tidak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan politik atau ideologis.
Lanjut dia, seluruh laporan tersebut harus diverifikasi secara objektif oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Legislator Nasdem ini juga meminta BGN tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi di lapangan kepada masyarakat.
“Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah, jangan kemudian persoalannya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah. Justru pemberitaan media adalah salah satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Nurhadi menegaskan MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, menurut dia, standar pengawasan harus dibuat jauh lebih ketat.
“Kalau ada kritik, pemerintah harus menjawab dengan data, bukan dengan mencurigai motif orang yang menyampaikan kritik,” tegasnya.
Ia justru meminta BGN tidak takut menghadapi kritik. Menurut Nurhadi, kritik masyarakat dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan MBG.
“Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis,” ujarnya.
Nurhadi juga menyinggung langkah BGN melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Ia menilai tindakan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan pembenahan memang masih diperlukan.
Ia mengapresiasi langkah tegas BGN memberikan sanksi kepada SPPG atau kepala dapur yang terbukti lalai. Namun, Nurhadi mengingatkan penanganan persoalan tidak boleh berhenti pada pemecatan maupun penutupan dapur.
“Persoalannya jangan berhenti pada pemecatan atau penutupan dapur. Kita harus memastikan bagaimana sistem pengawasannya sehingga kejadian yang sama tidak berulang,” imbuh dia.
Nurhadi menegaskan MBG bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan program yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia.
“Kalau makanannya baik, katakan baik. Kalau ada masalah, akui masalahnya. Dan kalau ada kelalaian, perbaiki serta berikan sanksi,” tandasnya.
