Perikanan budi daya. (Foto: Humas KKP)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan peninjauan mockup Program Budi Daya Tematik berbasis Sistem Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) di Depok, Jawa Barat, Selasa, 15 September 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan efektivitas pemodelan budidaya perikanan modern bernilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan itu, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa pengembangan Mini RAS bukan sekadar inovasi teknologi budidaya, melainkan sebuah strategi dalam membangun rantai pasok industri perikanan di tingkat desa.
"Membangun Mini RAS adalah sebuah terobosan. Kita akan bangun di setiap desa, ada 40.000 titik kurang lebih se-Indonesia sampai tahun 2029, dan secara ekosistem dia akan membentuk mata rantai industri. Mulai dari benih, pakan, pengolahan, dan seterusnya," ujar Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Dirinya menambahkan, pendekatan di sektor perikanan darat ini merupakan langkah baru yang diusung dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi mestinya ini adalah sebuah peluang, gitu ya. Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun modelling yang seperti ini, tapi sekaligus juga menyambut untuk supaya industri pendukungnya ini berjalan," tambahnya.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu mengatakan pembangunan mock-up Mini RAS menjadi tahapan penting untuk memastikan desain, aspek teknis, dan keekonomian program matang sebelum diterapkan dalam skala besar.
“Mock-up ini menjadi langkah awal untuk memastikan program 40 ribu titik se-Indonesia hingga 2029 dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Dari sini desain dan perhitungan keekonomiannya terus disempurnakan sebelum diterapkan secara lebih luas,” ujar Tebe.
Pada 2026, KKP menargetkan pelaksanaan program di 4.000 titik di Pulau Jawa dan Lampung, yang dilakukan dalam dua tahap masing-masing 2.000 titik.
Berdasarkan hasil verifikasi awal KKP terhadap 5.051 desa di enam provinsi, yakni Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, sebanyak 1.454 desa teridentifikasi siap dibangun, sementara lokasi lainnya terus melalui proses penyesuaian teknis dan evaluasi untuk memastikan kesiapan sesuai persyaratan program.
