Berita

Pengusaha Muhammad Suryo Usai Diperiksa KPK di Gedung ACLC C1, Selasa 11 Juli 2023. (Foto: RMOL)

Hukum

5 Bulan Tak Penuhi Panggilan

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

SABTU, 12 SEPTEMBER 2026 | 06:08 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang memeriksa pengusaha rokok HS, Muhammad Suryo, dalam rangkaian pengembangan sejumlah perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

KPK menyatakan setiap pemanggilan saksi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Lembaga antirasuah juga memastikan perkembangan proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan penyidikan sebelum menentukan langkah terhadap Muhammad Suryo. 


“Kita sama-sama tunggu perkembangan penyidikan perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Jumat, 11 September 2026.

Diketahui, Muhammad Suryo telah dipanggil KPK sebagai saksi pada 2 April 2026. Namun, hingga kini yang bersangkutan disebut belum memenuhi panggilan tersebut. Artinya, sudah lebih dari lima bulan Suryo belum hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik.

Dalam perkembangannya, nama Muhammad Suryo juga muncul dalam rangkaian penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), khususnya yang berkaitan dengan persoalan rokok.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengatakan penyidik masih memiliki ruang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Suryo karena terdapat sejumlah pemeriksaan yang belum dilakukan dalam perkara tersebut.

“Untuk yang cukai masalah rokok terhadap MS, sebetulnya di perkara Bea Cukai yang sedang kita tangani masih ada kesempatan untuk tim penyidik melakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang memang belum dilakukan,” kata Taufik, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Taufik, KPK sebelumnya telah menerima surat dari Muhammad Suryo yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan kondisi kesehatan. 

“Di surat jawaban panggilan pertama itu yang bersangkutan berkirim surat ke tim penyidik bahwa minta reschedule karena kondisi sakit dan segala macam,” kata Taufik.

Karena alasan tersebut, KPK masih mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan kembali melayangkan panggilan ataupun menunggu jadwal kehadiran Muhammad Suryo secara mandiri. 

“Itu akan kita pertimbangkan lagi apakah akan dilakukan panggilan lagi atau menunggu jadwal dari yang bersangkutan untuk datang sendiri ke KPK,” jelas Taufik.

Nama Muhammad Suryo juga disebut dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pengusaha rokok. Dalam perkara tersebut, jaksa mengungkap sejumlah penerimaan, termasuk uang Rp100 juta yang disebut berasal dari Muhammad Suryo.

Selain perkara di DJBC, nama Suryo muncul dalam perkara dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Nama tersebut kembali dibahas dalam persidangan perkara Tipikor dengan terdakwa Sudewo, Bupati Pati nonaktif sekaligus mantan anggota DPR RI, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 13 Juli 2026.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan, menyebut Muhammad Suryo sebagai salah satu nama yang tercantum dalam catatan pembagian dana proyek Jalur Ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso (JGSS) 6.

Dalam persidangan tersebut, jaksa mengonfirmasi catatan pembagian dana dari proyek JGSS 6 yang memiliki pagu anggaran sekitar Rp164 miliar. Dalam catatan yang diterima Bernard, tercantum nama Suryo bersama pos dana keamanan.

“Rp11 miliar keamanan plus Suryo,” demikian catatan yang dikonfirmasi dalam persidangan.

Bernard kemudian menyebut realisasi dana yang dikaitkan dengan nama Suryo mencapai Rp9,5 miliar dari rencana Rp11 miliar. 

“Setahu saya untuk Suryo Rp9,5 miliar dari rencana Rp11 miliar,” beber Bernard dalam persidangan.

Meski demikian, kemunculan nama Muhammad Suryo dalam keterangan saksi, catatan aliran dana, maupun rangkaian penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana. Status dan pertanggungjawaban hukum setiap pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan serta pembuktian di proses hukum.

Untuk saat ini, KPK menegaskan proses pemanggilan saksi akan mengikuti kebutuhan penyidikan. 

Publik masih menunggu apakah penyidik akan kembali memanggil Muhammad Suryo dan bagaimana langkah KPK setelah sekitar lima bulan sejak pemanggilan pertama pada April 2026.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya