Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan dengan standar keselamatan dan tata kelola yang tinggi. Namun yang terjadi justu dalam pelaksanaannya, banyak sekali kasus keracunan yang terjadi.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI Muhammad Kholid mengatakan, hal ini harus menjadi alarm serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN)/
Karena itu, Kholid menegaskan dua prinsip yang harus menjadi pijakan utama BGN dalam menjalankan dan membenahi program MBG, yakni Zero Accidents dan Full Accountability.
“Standar kita harus jelas: Zero Accidents dan Full Accountability. Anak-anak harus aman. Setiap risiko yang dapat dicegah harus dicegah. Dan ketika terjadi persoalan, sistem harus bertanggung jawab,” ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
“Standar kita harus jelas: Zero Accidents dan Full Accountability. Anak-anak harus aman. Setiap risiko yang dapat dicegah harus dicegah. Dan ketika terjadi persoalan, sistem harus bertanggung jawab,” ujar Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Menurutnya, untuk sejumlah kasus yang telah terjadi, lakukan tindakan cepat dengan mengevaluasi dan menindak tegas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pelaksana di tingkat lapangan. BGN, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap tata kelola program, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem yang dibangun.
“Jangan setiap terjadi persoalan, evaluasi hanya berhenti di lapangan. BGN harus memastikan standar, sistem pengawasan, dan mekanisme pengendalian risikonya benar-benar mampu mencegah persoalan yang sama terulang,” tegas Kholid.
Kholid menilai, kepemimpinan baru BGN memiliki tanggung jawab untuk belajar dari berbagai kasus yang terjadi sebelumnya. Pergantian kepemimpinan, menurutnya, harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar pergantian figur.
“Kepemimpinan baru harus belajar dari berbagai kasus pada masa sebelumnya. Jangan sampai yang berubah hanya orangnya, sementara kelemahan sistem dan kesalahan yang sama terus berulang,” kata Kholid.
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) itu juga menegaskan, Zero Accidents harus menjadi orientasi BGN dalam membangun sistem pencegahan risiko. Prinsip tersebut harus diterjemahkan dalam penguatan standar keamanan pangan, pengawasan, deteksi dini, mitigasi risiko, dan evaluasi berkelanjutan.
Sementara itu, Full Accountability harus menjadi prinsip dalam penanganan setiap insiden. Pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pelaksana di tingkat paling bawah, tetapi harus mengevaluasi seluruh rantai tata kelola, mulai dari standar, pengawasan, koordinasi, hingga pengambilan keputusan.
“Ketika terjadi persoalan, jangan hanya mencari siapa yang salah di lapangan. Harus dilihat juga apakah ada kelemahan dalam sistem, standar, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Anak harus aman dan sistem harus bertanggung jawab,” tegas Kholid.
Dia menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk dukungan konstruktif terhadap keberhasilan MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin MBG berhasil. Justru karena ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan menyangkut masa depan generasi Indonesia, sistemnya harus semakin kuat. Anak-anak harus menerima makanan yang bergizi, berkualitas, dan aman,” pungkasnya.
