Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. (Foto: Istimewa)
Poltracking Indonesia mengungkap lima jurus jitu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di tengah tren penurunan tingkat kepuasan publik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, penurunan approval rating ini perlu disikapi dengan serius melalui langkah-langkah perbaikan yang berpihak kepada rakyat.
"Tren penurunan approval rating saat ini merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," kata Hanta dalam survei berjudul Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran yang disiarkan dari akun YouTube Poltracking TV, Senin 31 Agustus 2026.
Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen, sementara tingkat kepercayaan publik masih di angka 63,2 persen.
Hanta menekankan jurus pertama adalah menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja menyusul 44,3 persen publik mengaku harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan tertinggi, sementara 62,5 persen publik bahkan mengatakan pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu.
"Pemerintah perlu memperbanyak program jaring pengaman sosial yang secara khusus menyasar kelompok rentan dengan kondisi ekonomi sangat membutuhkan," ujar Hanta.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menahan segala bentuk kenaikan biaya seperti pajak, harga BBM, dan tarif tol yang berdampak langsung pada daya beli dan tekanan ekonomi keluarga.
Jurus kedua adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Survei mencatat 44,6 persen publik mendesak program MBG dihentikan, lebih tinggi dari yang setuju dilanjutkan sebesar 42,1 persen, sementara 55,6 persen publik tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Hanta menyarankan MBG perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir dan diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia juga menyebut opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional mengingat masih banyak persoalan dalam implementasi program tersebut.
Jurus ketiga adalah melakukan perombakan kabinet dan memperkuat komunikasi pemerintah mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya 47,0 persen.
Sebanyak 51,9 persen publik mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi (30,8 persen) dan hukum (22,0 persen) yang dinilai paling membutuhkan perbaikan.
"Presiden Prabowo memerlukan sosok Menteri Koordinator yang tegas dan responsif yang mampu bertindak sebagai penahan benturan isu-isu krusial," ujar Hanta.
Ia mencontohkan peran strategis Luhut Binsar Pandjaitan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengamankan kewibawaan institusi kepresidenan.
Jurus keempat adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian tidak baik dari publik masing-masing 46,5 persen dan 45,5 persen.
Hanta menegaskan Presiden Prabowo tidak boleh menoleransi benturan oknum-oknum penegak hukum ataupun benturan antar-institusi yang selama ini merusak tatanan hukum nasional.
"Oknum-oknum atau pimpinan yang bermasalah perlu mendapatkan sanksi berat, bahkan penggantian perlu secara tegas jika diperlukan dengan menunjuk figur-figur baru berintegritas tinggi," tegas Hanta.
Jurus kelima adalah memperkuat
checks and balances dan persepsi harmonisasi presiden-wapres dengan mempertimbangkan keberadaan oposisi parlemen.
Hanta menyebut kehadiran PDIP, NasDem, dan PKS dengan total 232 kursi akan menghidupkan kembali fungsi
checks and balances yang sehat dan demokratis, mengingat saat ini 58,5 persen publik menilai penting keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
"Skema penataan peta politik yang berimbang ini tidak hanya memperkuat mekanisme
checks and balances, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan serta kepuasan publik terhadap demokrasi Indonesia," pungkas Hanta.
