Penjelasan Danantara soal Kabar Merger Mitratel dan TBIG

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) angkat bicara merespons isu rencana penggabungan usaha (merger) antara anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel/MTEL), dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria mengaku masih harus mengecek lebih lanjut mengenai wacana aksi korporasi tersebut. Menurutnya, merger merupakan bagian dari strategi internal perusahaan.

“Nanti saya cek bagaimana karena itu kan aksi korporasi. Bukan aksi pemegang saham, jadi kita mesti cek di internal mereka apakah itu bagian dari komponen strateginya,” ujar Dony usai menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.

Kendati demikian, Dony menilai konsolidasi atau merger antara BUMN dengan perusahaan swasta merupakan hal yang lumrah, sepanjang sesuai dengan peta jalan (roadmap) bisnis perseroan.

“Mungkin saja kan, enggak ada masalah selama itu bagian dari roadmap. Saya belum tahu, nanti saya mesti cek,” jelasnya.

Ia menegaskan, keputusan mengenai merger berada di level operasional dan manajemen induk usaha, yakni PT Telkom Indonesia Tbk.

“Pada dasarnya setiap perusahaan punya rencana kerja masing-masing. Nanti coba ditanyakan ke Telkom ya, bagaimana prosesnya karena mereka punya hierarki. Sampai saat ini masih di level mereka,” tutur Dony.

Secara terpisah, pihak PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menegaskan bahwa Mitratel secara berkala memang mengevaluasi berbagai opsi strategis demi ekspansi bisnis dan peningkatan nilai perusahaan. Namun, Telkom belum membenarkan adanya kesepakatan merger dengan TBIG.

"Terkait informasi spesifik tersebut, saat ini perseroan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut," kata SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza.

Kabar mengenai merger Mitratel dan TBIG ini bukanlah yang pertama kali berembus. Wacana serupa sempat mencuat pada 2015 lalu, namun batal terealisasi karena tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.