Berita

Presiden Prabowo Subianto dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Prabowo Singgung Koalisi dan Tutup 290 BUMN di Penutupan Muktamar NU

SENIN, 31 AGUSTUS 2026 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama (NU) setelah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) NU dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.

"Saya datang (penutupan Muktamar) karena janji-janji harus dipegang. Begitu saya dapat (KTA), saya putuskan saya hadir," kata Prabowo dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem demokrasi dan pentingnya koalisi dalam mengelola negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa.


"Kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar, kita sebesar Eropa," katanya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar yang tidak mungkin dipimpin hanya oleh satu partai politik. Karena itu, koalisi menjadi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas.

"Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," tegasnya.

Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya saat ini didukung koalisi besar yang melibatkan tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. 

Ia menilai koalisi diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan tenang. Menurutnya, stabilitas menjadi kebutuhan utama bagi negara demokrasi, terlepas dari berapa banyak partai politik yang terlibat dalam pemerintahan.

Prabowo kemudian menanggapi kritik terhadap jumlah kementerian dan kabinet pemerintahannya yang sempat disebut sebagai "kabinet gemuk".

Ia membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil. Menurutnya, jumlah anggota kabinet tidak dapat semata-mata dinilai dari jumlah penduduk tanpa melihat kebutuhan pemerintahan.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa ukuran kabinet tidak serta-merta membuat pemerintahannya tidak efisien. Ia bahkan mengklaim pemerintahannya telah melakukan langkah efisiensi besar-besaran dalam waktu kurang dari dua tahun.

"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi. Kita tutup 290 BUMN," ungkap Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi dan memperbaiki kinerja badan usaha milik negara.

"Kita telah menghemat Rp50 triliun," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya