RUU Perampasan Aset membawa satu perubahan penting dalam penegakan hukum: negara tidak hanya mengejar pelaku kejahatan, tetapi juga uang dan harta hasil kejahatannya, termasuk yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
Ini penting karena kejahatan hari ini tidak lagi mengenal batas negara. Uang hasil korupsi, penipuan, narkotika atau kejahatan ekonomi bisa berpindah dari satu rekening ke rekening lain dalam hitungan menit. Bisa masuk perusahaan, properti, saham, aset kripto, bahkan disamarkan atas nama orang lain.
Masalahnya, proses hukum antarnegara tidak secepat pergerakan uang. Karena itu RUU Perampasan Aset jangan berhenti pada kalimat umum bahwa “Pemerintah” dapat melakukan kerja sama internasional.
Yang dibutuhkan penyidik justru jawaban yang lebih praktis: siapa yang mulai mencari aset? Siapa yang menghubungi negara lain? Kapan informasi awal harus ditingkatkan menjadi permintaan resmi? Bagaimana rekening dibekukan sebelum uang keburu dipindahkan?
Di sinilah satu hal perlu dibuat terang sejak awal: mengejar orang dan mengejar aset adalah dua pekerjaan yang berbeda.
Ekstradisi digunakan untuk membawa tersangka, terdakwa atau terpidana kembali ke suatu negara agar proses hukum dapat berjalan.
Sementara
asset recovery, atau pemulihan aset, bertujuan mencari, membekukan, menyita, merampas dan akhirnya mengembalikan hasil kejahatan. Keduanya berhubungan, tetapi jangan dibuat saling menunggu.
Kalau seorang buronan berada di luar negeri dan proses ekstradisinya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bukan berarti asetnya ikut dibiarkan. Justru pada saat itulah rekening, perusahaan, properti atau aset digital yang berkaitan dengannya harus segera ditelusuri dan diamankan.
Jangan Tunggu Uangnya Hilang Kerja sama internasional idealnya berjalan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah komunikasi cepat antaraparat penegak hukum. Jalur ini berguna untuk memperoleh informasi awal: keberadaan seseorang, rekening, perusahaan, pemilik sebenarnya dari suatu aset atau negara tempat uang dialihkan. Informasi awal ini sering disebut
intelligence lead. Sederhananya, petunjuk untuk membuka jalan penyelidikan.
Jalur kedua adalah
Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik antarnegara. Jalur ini digunakan ketika Indonesia membutuhkan tindakan resmi seperti pembekuan rekening, penyitaan, pengambilan alat bukti atau pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi komunikasi cepat diperlukan agar aset tidak keburu hilang. Namun ketika tindakan hukum yang memaksa akan dilakukan, prosedur formal tetap harus ditempuh.
RUU juga perlu memberi ruang untuk pembekuan sementara dalam keadaan mendesak. Misalnya, ketika ada informasi kuat bahwa uang akan segera dipindahkan. Negara mitra dapat diminta menjaga aset tersebut sementara dokumen resmi dilengkapi.
Tetapi mekanisme cepat ini tetap harus mempunyai pagar hukum. Harus jelas siapa yang memberi izin, berapa lama pembekuan berlaku dan bagaimana pengadilan mengawasinya.
Putusan Indonesia Harus Bisa “Menyeberang”Masalah lain yang perlu dijawab adalah pengakuan putusan antarnegara. Bayangkan pengadilan Indonesia telah memutus suatu aset sebagai hasil kejahatan, tetapi rumah, rekening atau perusahaan yang hendak dirampas berada di negara lain. Tanpa mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan, keputusan pengadilan Indonesia bisa berhenti sebagai dokumen.
Karena itu perlu aturan yang memungkinkan Indonesia meminta negara lain melaksanakan putusan pembekuan atau perampasan aset dari pengadilan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga perlu mempunyai prosedur untuk menilai dan melaksanakan putusan negara lain sepanjang memenuhi hukum nasional dan perlindungan hak pihak yang terkait.
Polri Perlu Satu Pola Kerja Untuk perkara yang ditangani Polri, Bareskrim perlu menjadi simpul operasional penelusuran aset.
Begitu penyidik menemukan indikasi bahwa uang atau harta berada di luar negeri, seharusnya langsung dibuat profil aset internasional. Isinya bukan hanya nama tersangka, tetapi juga rekening, perusahaan, pemilik manfaat sebenarnya (
beneficial owner),
nominee atau pihak yang hanya dipinjam namanya, properti, surat berharga sampai alamat dompet kripto.
Divhubinter dan NCB Interpol dapat bergerak melalui jaringan kepolisian internasional untuk mencari orang, memastikan identitas dan berkomunikasi cepat dengan kepolisian negara lain.
PPATK tetap menjadi pusat penting untuk membaca aliran transaksi keuangan. Puslabfor juga tidak boleh berada di luar desain ini. Kejahatan modern meninggalkan banyak jejak digital: telepon genggam, komputer, email, penyimpanan awan, transaksi kripto dan
digital wallet. Barang bukti tersebut harus diperiksa dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika hasil pemeriksaannya digunakan di pengadilan luar negeri.
Follow the Money Sejak Hari PertamaPola pikir penyidikan juga perlu berubah. Jangan menunggu tersangka ditemukan baru uangnya dicari.
Begitu ditemukan hubungan dengan luar negeri, penyidik harus segera memetakan negara tujuan, rekening atau aset yang diduga terkait, dasar hukum yang dapat digunakan, pihak yang bisa dihubungi serta apakah diperlukan pembekuan darurat, MLA atau ekstradisi.
Untuk buronan, jalur Interpol dan ekstradisi tetap berjalan. Namun penelusuran aset bergerak pada saat yang sama.
Menariknya, aliran uang justru sering membantu menemukan orang. Pembayaran kartu, transaksi rekening, pembelian properti atau perpindahan aset dapat memberikan petunjuk mengenai lokasi dan jaringan yang digunakan buronan.
Cepat Boleh, Serampangan Jangan Semakin cepat kerja sama internasional, semakin penting pula pengawasannya. Setiap permintaan harus tercatat. Harus ada otorisasi, perlindungan data, jejak pemeriksaan yang jelas serta pengawasan pengadilan untuk tindakan yang membatasi hak seseorang. Hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik juga tetap harus dilindungi.
Keberhasilan penegakan hukum nantinya jangan hanya dihitung dari berapa buronan yang berhasil dibawa pulang. Yang tidak kalah penting adalah berapa nilai aset yang ditemukan, berapa yang berhasil dibekukan, berapa yang akhirnya dirampas dan berapa yang benar-benar kembali ke Indonesia.
Pada akhirnya prinsipnya sederhana: ekstradisi mengejar orang, pemulihan aset mengejar hasil kejahatan. Pelaku boleh lari menyeberangi batas negara. Uangnya boleh dipindahkan ke berbagai yurisdiksi. Tetapi hukum seharusnya tetap mampu mengejar keduanya–secara cepat, terkoordinasi, dan tetap menghormati proses hukum yang adil.
Penulis adalah Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri
