Berita

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Sekda Langkat Amril Dicecar KPK Soal Administrasi Jabatan Bupati

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Tahun Anggaran 2025-2026. Tim penyidik cecar Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Amril, terkait prosedur administrasi jabatan Bupati.

Pemeriksaan Amril berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2026.

"Saksi AMR diperiksa penyidik terkait administrasi jabatan Bupati," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 28 Agustus 2026.


Sementara itu, Budi mengungkapkan satu saksi lain dari pihak swasta, Mohamad Zulfikar, mangkir dari panggilan tim penyidik tanpa keterangan.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan. Dalam operasi itu, petugas mengamankan tujuh orang, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin (SAF), usai menemukan uang tunai Rp100 juta yang diduga sebagai commitment fee proyek.

Selain uang tunai, penyidik turut menyita 55 keping logam bertuliskan platinum dengan berat bervariasi dari mobil milik Syah Afandin.

Usai gelar perkara, KPK resmi menetapkan Syah Afandin (Bupati Langkat periode 2025-2030) sebagai tersangka penerima suap, serta Yaqub Abdhal Al Mu'arif (YQB) dari pihak swasta sekaligus tim sukses Pilkada 2024 sebagai tersangka pemberi suap.

Modus Jual Beli Proyek dan Jabatan

Konstruksi perkara bermula saat Yaqub mendapatkan 80 paket proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Langkat senilai Rp9,5 miliar, serta 5 paket proyek di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) senilai Rp748 juta melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) sepanjang 2025.

Atas kemudahan tersebut, Syah Afandin diduga mematok commitment fee sebesar 10 persen untuk proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk Dinas Perkim.

Dari total kesepakatan fee sebesar Rp1,11 miliar, Yaqub telah menyetorkan Rp800 juta secara bertahap. Pada akhir Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta setoran tambahan Rp300 juta. Namun, Yaqub baru sanggup menyerahkan Rp100 juta lewat perantara Syahrial (SYH), mantan anggota DPRD Sumut yang juga terjaring OTT.

Tak berhenti di situ, penyidik KPK juga menemukan bukti dugaan penerimaan gratifikasi oleh Syah Afandin sedikitnya mencapai Rp3,5 miliar.

Uang haram tersebut disinyalir mengalir dari praktik jual beli jabatan camat, mutasi pegawai Dinas Pendidikan, pengangkatan kepala sekolah SD/SMP, hingga proyek pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Langkat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya