Berita

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni melakukan pengecekan penanganan Karhutla di Kerumutan, Kab Pelalawan Prov Riau, Jumat, 28 Agustus 2026. (Foto: Kemenhut)

Politik

Karhutla Bukan Cuma Soal Pemadaman tapi Dampak Sosial Harus Diatasi

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 16:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni kembali turun ke wilayah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kali ini, Dia melakukan pengecekan penanganan Karhutla di Kerumutan, Kab Pelalawan Prov Riau, Jumat, 28 Agustus 2026. 

Raja Antoni turun ke lapangan bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. 

Menhut menegaskan penanganan Karhutla di Riau dilakukan secara menyeluruh. Selain pemadaman, pemerintah juga menangani dampak sosial dan kesehatan yang dirasakan masyarakat.


“Jadi memang penanganan Karhutla ini harus komprehensif. Di front line tentu adalah proses pemadaman yang dilakukan oleh TNI-Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, BNPB. Tapi dampak sosial akibat Karhutla itu juga diatasi,” katanya usai melakukan pengecekan.

Penanganan dampak sosial dilakukan melalui sejumlah layanan bagi masyarakat terdampak diantaranya klinik kesehatan untuk mengecek kondisi masyarakat, trauma healing bagi anak-anak, serta klinik khusus untuk pemberian oksigen.

“Ada klinik kesehatan, ngecek kesehatan masyarakat, ada juga tadi ada trauma healing bagi adik-adik yang mungkin proses trauma dengan kejadian ini. Tadi juga ada klinik khusus untuk pemberian oksigen,” ujarnya.

Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci penanganan Karhutla di Riau. Dia mengapresiasi kerja bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BNPB, dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan.

“Jadi sekali lagi, Riau saya kira menjadi contoh yang baik ya, bahwa tidak hanya pemadamannya, tetapi juga dampak sosial kesehatan juga ditangani. Hanya dengan kolaborasi ini saya kira persoalan Karhutla ini bisa diatasi,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya