Berita

Ilustrasi (RMOL via Gemini AI)

Publika

Dari Kesejahteraan Bersama ke Kesejahteraan Individu

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 06:03 WIB

SETELAH lebih dari 20 tahun kita hidup di bawah konstitusi palsu (2002), yang paling fenomenal terjadi adalah "tumbuhnya kaum kaya individual" dengan sangat dramatis. 

The wealth of individuals sebagai ganti the wealth of nasions. Negaranya makin miskin karena terlilit hutang sangat besar, tapi menjamur konglomerat pemilik kekayaan yang tidak tak tersentuh.

Maret 2026, rasio gini nasional tercatat sebesar 0,368 (BPS/2026). Peringkat keenam ketimpangan tertinggi di dunia (Oxfam/2025). 


Sebanyak 1 persen kelompok orang paling kaya di Indonesia memegang sekitar 50 persen aset dan kekayaan nasional, sementara sisanya dibagi oleh 99 persen penduduk lainnya (Kompas/2025).

Dengan kondisi seperti ini, kita perlu melakukan refleksi dan proyeksi konstitusi, dengan ilmu fenomenologi, sosiologi, sejarah aktif dan kerangka fungsional, subtansial, dan struktural. Tentu, agar tidak melahirkan konflik berkepanjangan, bahkan anarki yang tidak diperlukan.

Secara reflektif dan kategoris, ada lima hasil dari pergantian konstitusi kita di masyarakat. Pertama, arsitektur ekopol yang makin liberalistik sehingga menghasilkan kebodohan, kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat. 

Semua catatan resmi versi pemerintah dan masyarakat terlihat sama kesimpulannya: gagal menghabisi kebodohan, kemiskinan dan pengangguran plus kesakitan.

Dalam alam ekopol liberalistik, uang adalah alat sekaligus tujuan dan sesembahan. Mereka tak peduli lagi moral, etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka tak hirau martabat bangsa, tak tabung kesentosaan bersama.

Kedua, makin kokoh bangunan politik anti kewarasan yang menghasilkan tradisi KKN sehingga warga terbelah plus tersesat dari jalan keindonesiaan. 

Kita rasakan bersama elite parpol, lembaga DPR, elite eksekutif dan yudikatif makin kaya raya dengan fasilitas tak terkira, sementara rakyat makin melarat. Rakyat tidak tahu harus mengadu ke mana jika menghadapi problema.

Deindonesianisasi terjadi di segala penjuru. Semua nilai-nilai luhur diabsenkan. Kitab-kitab suci dilupakan. Lahirlah negara tanpa nilai bersama, defisit konsensus. Semua bermula dan berakhir pada diri yang serakah.

Ketiga, konflik antar SARA yang terus mengemuka menghasilkan masyarakat saling tidak percaya, bermusuhan serta gotong-nyolong. 

Hal ini diperparah oleh menguatnya filsafat neoliberal yang menuntut agar kinerja pasar menjadi satu-satunya tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan pemerintah.

Keempat, banjirnya politisi busuk (budek, picek, bisu) sehingga minus negarawan yang pancasilais, patriotik dan moralis. 

Padahal, kunci utama dalam mengimplementasikan dimensi keindonesiaan dan keberagaman (pluralisme) adalah mengembalikan fungsi kontrol moral dan etik secara penuh ke dalam diri setiap warganegara lewat teks yang menzaman.

Kelima, hilangnya negara pancasila, absennya mentalitas nusantara, punahnya peradaban atlantis, lenyapnya cita-cita menjadi mercusuar dunia dan tergilasnya kurikulum theo-antro-eco sentrism yang menyemesta karena berubah jadi negara penjajah, mental babu, katak dalam tempurung dan kurikulum inlander serta mental miopik.

Di sini kita harus memproyeksikan lima kehinaan itu dengan reinventing nilai-nilai proklamasi. Nilai itu adalah semangat dan prinsip yang terkandung dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

Nilai-nilai yang harus jadi dasar karakter bangsa kita sampai kiamat. Ingat! Proklamasi, Pancasila, dan konstitusi bukan arsip. Mereka adalah wasiat untuk membongkar arsip kekuasaan yang lalai pada kebutuhan kedaulatan, keadilan dan kegotong-royongan.

Sembilan nilai utamanya, nasionalisme dan cinta tanah air; persatuan dan kesatuan; nilai kerakyatan dan demokrasi; nilai keberanian dan pengorbanan; nilai kemandirian dan kedaulatan; nilai religius dan ketuhanan; nilai tanggung jawab dan kerja cerdas; nilai kedisiplinan dan keterlibatan aktif dalam pembangunan; nilai kesentosaan dan kesemestaan.

Tentu saja, tak mudah mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam bernegara. Tapi, percayalah bahwa setiap perjuangan dan usaha keras akan menemukan hasilnya. Mungkin bukan sekarang, mungkin juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. 

Namun, teruslah percaya, karena sesuatu yang diperjuangkan dengan sabar, serius dan tulus tidak akan pernah benar-benar sia-sia. Setidaknya, itulah hukum semesta. Kecuali kita putus asa, lalu berhenti, kemudian mencaci maki dunia dan pencipta-Nya.


CEO Nusantara Centre

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Sambut Wacana Revisi UU Tipikor, Komisi III DPR: Perlu Dikaji Lebih Mendalam

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:32

Mahasiswa Bentangkan Poster Raksasa Tolak Karhutla

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:27

Asta Cita Sulit Berjalan Tanpa Stabilitas Keuangan dan Pemerintahan Bersih

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:22

Sahroni Minta Polisi Jaga Adik-adik Mahasiswa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18:11

Mahasiswa Demo Mabes Polri, Jangan Kriminalisasi Pegawai PLN

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:57

Nasdem Bedah Pemikiran Bung Hatta untuk Perkuat Etika Politik

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:51

Koperasi Sawit Didorong Bangun Pabrik CPO hingga Kilang Minyak Goreng

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:45

Massa Tertahan di Depan Gedung UOB, Desak Polisi Buka Jalan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:41

IHSG Menguat Tipis Usai RUPSLB BEI Setujui Dividen Rp1,56 T

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:24

Massa Berbaju Hitam Lewat Kantor KPU RI Menuju Bundaran HI

Rabu, 28 Oktober 2026 | 17:14

Selengkapnya