Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa menerima audiensi demonstran Pati. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Pengesahan RUU Perampasan Aset Selamatkan HAM Rakyat

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 04:53 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto sebaiknya segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat.

"Praktik korupsi telah merampas hak-hak rakyat secara sistematis," kata Amir, dikutip Jumat 28 Agustus 2026.


Menurut Amir, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berpotensi hilang akibat praktik korupsi.

Karena itu, Amir berpandangan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana dan mengembalikannya bagi kepentingan negara dan masyarakat.

“Korupsi itu merampas hak rakyat. Karena itu aspirasi masyarakat harus diterima dengan lapang dada oleh Presiden Prabowo,” kata Amir.

Amir berpandangan, dukungan terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada pengesahan regulasi. Pemerintah, kata dia, juga harus melakukan penguatan terhadap institusi-institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Ia menyebut Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat melalui pembenahan sistem, peningkatan profesionalisme aparat, serta pembagian kewenangan yang jelas.

“Prabowo harus menjalankan mandat rakyat dalam pemberantasan korupsi. Setelah regulasi diperkuat, institusi penegak hukum juga harus diperkuat. Bareskrim diperkuat, Kejagung diperkuat dan KPK juga harus diperkuat,” kata Amir.

Amir juga menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh aparat penegak hukum. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal apabila masih terdapat oknum yang justru diduga menghambat proses penegakan hukum.

“Kalau ada oknum yang justru menghambat atau tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, harus dievaluasi dan diganti dengan orang-orang baru yang memiliki integritas,” pungkas Amir.

DPR menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya