Berita

Politik

Rais Syuriah PWNU Gorontalo Mundur, Soroti Politik Uang di Muktamar

LAPORAN: ADIRIN*
KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 20:16 WIB

Dinamika Nahdlatul Ulama (NU) dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, kembali mendapat sorotan. 

Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo, dr. KH. Burhanudin Umar, mendadak menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. 


Surat itu dibuat dan ditandatangani Burhanudin di Gorontalo pada 26 Agustus 2026, atau tepat sehari sebelum dimulainya rangkaian Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, Burhanudin menyebut keputusan untuk meninggalkan jabatan Rais Syuriah PWNU Gorontalo bukan keputusan yang diambil secara ringan. 

Ia mengatakan keputusan tersebut telah melalui perenungan dan pertimbangan yang mendalam dengan memohon petunjuk serta pertolongan Allah SWT.

“Saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Rais Syuriah PWNU Gorontalo,” tulis Burhanudin dalam surat pengunduran dirinya, dikutip Kamis 27 Agustus 2026.

Ada dua pertimbangan utama yang secara tegas disampaikan Burhanudin dalam surat tersebut. Pertama berkaitan dengan kondisi kesehatan. 

Ia mengungkapkan kondisi kesehatannya dalam beberapa waktu terakhir mengharuskannya mengurangi aktivitas dan tanggung jawab yang membutuhkan tenaga serta perhatian besar.

Menurut Burhanudin, posisi Rais Syuriah merupakan amanah yang berat dan harus dijalankan secara maksimal. 

Karena itu, ketika kondisi kesehatan tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan amanah tersebut sebagaimana mestinya, ia menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang lebih bertanggung jawab.

“Ketika kondisi kesehatan tidak lagi memungkinkan saya menjalankan amanah tersebut sebagaimana mestinya, maka mengundurkan diri adalah pilihan yang menurut saya lebih bertanggung jawab,” tulisnya.

Namun, selain alasan kesehatan, Burhanudin juga mengungkapkan kegelisahan terhadap dinamika internal NU yang berkembang menjelang Muktamar.

Dalam suratnya, ia mengatakan mengikuti dan mengamati berbagai dinamika menjelang Muktamar NU dengan keprihatinan. Ia menilai proses tersebut semakin kuat diwarnai kepentingan politik, pragmatisme, hingga praktik-praktik yang mengarah pada politik uang.

Pernyataan tersebut menjadi bagian paling tajam dalam surat pengunduran diri Burhanudin karena disampaikan ketika struktur NU dari berbagai daerah tengah bersiap mengikuti forum Muktamar ke-35.

“Keadaan ini menimbulkan kegelisahan mendalam dalam diri saya sebagai bagian dari jam’iyah yang sejak awal dibangun di atas nilai keulamaan, keikhlasan, amanah, dan khidmah,” tulisnya.

Burhanudin juga menyoroti semakin berkurangnya pertimbangan moral dan akhlak dalam sikap maupun tindakan sebagian pengurus. 

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena NU sejak awal dibangun tidak hanya sebagai organisasi dengan jumlah jamaah dan struktur yang besar, tetapi juga sebagai jam'iyah yang bertumpu pada nilai keulamaan.

Ia menegaskan kekuatan NU tidak semata-mata terletak pada besarnya organisasi, banyaknya jamaah, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

Sebaliknya, menurut Burhanudin, kekuatan utama NU berada pada wibawa moral para ulama, keteladanan para pengurus, serta kepercayaan umat.

“Padahal kekuatan utama Nahdlatul Ulama bukan semata-mata terletak pada besarnya organisasi, banyaknya jamaah, ataupun kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan pada wibawa moral para ulama, keteladanan para pengurus, serta kepercayaan umat,” tuturnya.

Ia mengingatkan, ketika sebuah amanah mulai didekati dengan logika transaksi dan kepentingan, persoalan yang dipertaruhkan tidak berhenti pada siapa yang menang maupun siapa yang kalah dalam perebutan posisi.

Menurut Burhanudin, yang lebih besar dipertaruhkan adalah marwah organisasi dan tingkat kepercayaan warga NU kepada ulama serta para pengurusnya.

“Ketika sebuah amanah mulai didekati dengan logika transaksi dan kepentingan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga marwah jam’iyah dan kepercayaan umat kepada para ulama dan pengurusnya,” pungkasnya.

*Kontributor Blora

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya