Kiai Ubaid Minta Presiden Larang Aparatur Negara Intervensi Muktamar NU

Isu dugaan politik transaksional dan praktik money politics yang mencuat dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 disorot Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh. 

Kiai Ubaid bahkan menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah elite pemerintahan dalam upaya yang disebut-sebut berkaitan dengan pengondisian proses Muktamar NU. 

Hal tersebut disampaikan Kiai Ubaid saat membuka kegiatan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Bener, Kabupaten Semarang.

Menurutnya, seluruh pihak harus menjaga Muktamar NU agar berjalan secara independen dan bebas dari tekanan maupun intervensi kekuasaan. Ia secara khusus meminta Presiden untuk memastikan seluruh aparatur negara tidak ikut campur dalam proses Muktamar NU ke-35.

“Saya minta Presiden mengingatkan, bahkan melarang semua aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar NU, baik atas nama Istana, Presiden, atau pemerintah," kata Kiai Ubaid, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kiai Ubaid menilai campur tangan aparatur negara, jika benar terjadi, dapat mengganggu independensi organisasi dan merusak marwah Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi.

Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan etika organisasi, kebebasan memilih, serta menjaga proses Muktamar dari segala bentuk tekanan politik maupun transaksi kepentingan.