Bareskrim Polri harus segera mengusut dugaan penipuan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar yang diduga melibatkan seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) berinisial F.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, aparat penegak hukum harus memproses laporan tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana.
“Siapa pun dia, kalau memang ada potensi, atau terlihat terduga bersalah dengan bukti yang kuat, maka kepolisian harus proses. Proses dong,” kata Isnur dikutip Sabtu 22 Agustus 2026.
Menurut Isnur, proses hukum terhadap laporan tersebut tidak hanya perlu dilakukan dari sisi pidana. Jika terlapor terbukti merupakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran, aspek kepegawaian atau etik juga harus ditindaklanjuti.
Isnur menilai, laporan dugaan penipuan investasi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Kapolri untuk menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal Polri mampu menangani persoalan hukum yang melibatkan anggotanya.
“Jadi Kadiv Propam, Irwasum, Bareskrim harus tegas mengusut dan menindak ini, jangan didiamkan, apalagi ini menyangkut relasi dengan pihak luar negeri, bisa mencoreng nama Indonesia di luar negeri,” kata Isnur.
Sebelumnya, seorang perwira menengah Polri berpangkat Kombes Pol berinisial F dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh investor asal Malaysia terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan investasi pertambangan emas dengan nilai mencapai Rp58,5 miliar.
Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.
Laporan dibuat oleh Advokat Bagas Pangestu Pribadi, S.H., CTL dari Negeri Sembilan Law Firm, selaku kuasa hukum investor Malaysia berinisial S bin A.H.
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP.
