Aset Tembus Rp1.043 Triliun, Asbanda Minta BPD Jaga Likuiditas

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyoroti pentingnya menjaga likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengatakan, kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana pemerintah perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

“BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank pada umumnya karena struktur pendanaannya erat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),”kata Agus dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) yang digelar Asbanda bersama Bank Bengkulu di Bengkulu, Sabtu 22 Agustus 2026.

Agus mengatakan, secara nasional kondisi industri perbankan masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, termasuk bagi BPD.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD tercatat mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

“Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi,” tegasnya.

Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah semakin besar. Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. 

Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan dengan harga kompetitif.

“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,”sambungnya.

Untuk itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.

Dalam seminar tersebut, Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Agus mengatakan, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

Selain itu, Asbanda mendorong agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intermediasi produktif di daerah.

Penempatan dana pada BPD yang sehat, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dengan demikian, dana tersebut tidak hanya berhenti sebagai likuiditas, tetapi juga memberikan efek pengganda terhadap perekonomian daerah.