Berita

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto: istimewa)

Politik

Peralatan Penanganan Karhutla Harus Ditambah

JUMAT, 21 AGUSTUS 2026 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah seharusnya memberikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab peran relawan di lapangan perlu dihargai, terutama mereka yang bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan publikasi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet. Menurutnya, komunikasi pejabat kepada para relawan juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kerja keras mereka di lapangan.

Ia menilai pernyataan mengenai kondisi kebakaran perlu disampaikan secara hati-hati dan sesuai dengan situasi di lapangan. Menurutnya, ketika masih terdapat relawan yang bekerja melakukan pemadaman, pernyataan bahwa kondisi telah terkendali perlu mempertimbangkan fakta yang terjadi di lapangan.


Selain persoalan komunikasi publik, Slamet menyoroti keterbatasan peralatan pemadaman yang menurutnya masih berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai wilayah yang akan mendapatkan tambahan peralatan, sehingga persoalan kekurangan sarana dapat dikurangi pada tahun berikutnya.

“Setiap tahun ini masalah ini kan terus berulang. Hanya sederhana, kurang peralatan. Sementara anggarannya kan terus ada, setiap tahun ada,” katanya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Karena itu, Slamet meminta pemerintah menjelaskan secara konkret wilayah mana yang akan menjadi prioritas penambahan peralatan serta jenis peralatan yang akan disediakan.

“Tahun ini kita ingin mendapatkan kepastian di wilayah mana yang ditambah alatnya apa. Sehingga tahun depan paling tidak masalahnya tidak berulang, atau sudah berkurang,” ujarnya.

Menurut Slamet, kepastian alokasi peralatan penting agar dukungan anggaran yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi kesiapan penanganan karhutla yang lebih baik di lapangan.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya