KEPUTUSAN anak usaha PLN menandatangani Heads of Agreement (HoA) untuk pasokan LNG dan gas dalam jumlah besar hingga 2047 memang menarik perhatian. Nilainya diperkirakan ratusan triliun rupiah, dan sebagian gasnya berasal dari lapangan yang belum dibangun. Di industri migas, langkah seperti ini biasa dilakukan. Tanpa sinyal pembeli yang cukup kuat, proyek hulu sulit mendapatkan pembiayaan dan mencapai keputusan investasi akhir (FID). Itu kenyataan yang sudah lama dipahami para pelaku usaha. Namun secara hukum, HoA perlu dibaca dengan lebih jernih.
Bagaimana Hukum Indonesia Memandang HoA
HoA lahir dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak bebas menentukan sendiri isi kesepakatan mereka. Kebebasan itu, meski luas, tetap dibatasi oleh itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) dan kepatutan.
HoA lahir dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak bebas menentukan sendiri isi kesepakatan mereka. Kebebasan itu, meski luas, tetap dibatasi oleh itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) dan kepatutan.
Dalam praktik, HoA biasanya memiliki dua wajah. Klausul-klausul yang bersifat protektif—seperti kerahasiaan, larangan bernegosiasi dengan pihak lain (no-shop), pilihan hukum, dan cara menyelesaikan sengketa—umumnya sudah mengikat sejak ditandatangani. Sebaliknya, hal-hal substantif seperti volume, harga, dan kewajiban memasok gas masih bersifat sementara. Semuanya baru menjadi kewajiban penuh setelah dituangkan dalam perjanjian jual beli yang final (SPA).
Masalah muncul ketika bahasa dalam HoA tidak membedakan dengan jelas mana yang mengikat dan mana yang belum. Pengadilan atau arbiter bisa menafsirkan dokumen tersebut lebih jauh berdasarkan itikad baik. Bahkan, jika salah satu pihak sudah mengeluarkan biaya besar karena percaya pada HoA itu, muncul kemungkinan tuntutan berdasarkan prinsip reliance atau promissory estoppel.
Bagi BUMN dan anak usahanya, ada lapisan tambahan. Setiap keputusan, termasuk menandatangani HoA, tetap harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik dan kewajiban kehati-hatian direksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.
Risiko yang Perlu Diwaspadai
Beberapa risiko hukum cukup nyata. Pertama, status “belum mengikat” tidak selalu melindungi sepenuhnya. Jika pihak lain sudah bertindak berdasarkan HoA, klaim bisa saja muncul. Kedua, komitmen yang diumumkan secara luas menciptakan harapan. Apabila akhirnya tidak berlanjut menjadi kontrak final atau hasilnya kurang menguntungkan, pertanyaan tentang tanggung jawab tata kelola bisa muncul. Ketiga, setelah HoA diumumkan, posisi tawar dalam negosiasi SPA biasanya menjadi lebih sempit, terutama soal harga dan syarat take-or-pay. Keempat, ketergantungan pada proyek yang belum pasti - seperti Masela - membuat HoA tidak bisa dijadikan dasar perencanaan pasokan yang andal.
Langkah yang Lebih Bijak
Sikap yang paling masuk akal adalah menerima HoA sebagai alat bantu komersial yang sah, sambil memperkuat batas-batas hukumnya.
Beberapa hal penting perlu diperhatikan:
Pertama, bedakan secara tegas dalam dokumen mana klausul yang mengikat dan mana yang masih bersifat pendahuluan. Kedua, tetapkan batas waktu yang jelas (Long Stop Date) untuk penandatanganan SPA dan pencapaian FID. Jika batas waktu itu terlewati, HoA sebaiknya berakhir dengan sendirinya tanpa meninggalkan kewajiban sisa. Ketiga, lengkapi dengan mekanisme keluar yang seimbang, termasuk hak untuk mengakhiri karena perubahan keadaan yang material. Keempat, dokumentasikan dengan baik pertimbangan risiko dan dasar keputusan, sebagai bagian dari tata kelola. Dan yang paling penting: jangan pernah menggunakan HoA sebagai dasar utama perencanaan operasional atau keuangan. Hanya SPA yang sudah final yang layak diperlakukan sebagai kepastian.
HoA pada dasarnya adalah jembatan. Di bawah hukum Indonesia, jembatan itu hanya akan kuat jika fondasinya dibuat jelas: status mengikat yang tegas, batas waktu yang realistis, dan cara keluar yang adil. Tanpa itu, sinyal komersial yang semula sah bisa berubah menjadi beban di kemudian hari.
Penulis adalah Praktisi Hukum
