Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan. (Foto: Dok PKS)
Pidato nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI diapresiasi Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan.
Dia menilai, Nota Keuangan dan RAPBN 2027 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kami mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional secara komprehensif. RAPBN 2027 harus menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing bangsa, serta memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Kang Aher di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2026.
Mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa tantangan global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika ekonomi dunia memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif, hati-hati, namun tetap progresif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Oleh karena itu, keberlanjutan berbagai program prioritas pemerintah perlu diiringi dengan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting), sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, tetapi merupakan instrumen negara untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah,” tegas Aher yang duduk di Komisi II DPR RI.
Politikus PKS tesebut menekankan pentingnya agar aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai daerah menjadi bagian integral dalam proses pembahasan RAPBN 2027.
Di mana kebutuhan riil masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, penguatan UMKM, serta pengembangan sumber daya manusia harus memperoleh perhatian yang memadai dalam alokasi anggaran negara. Selain itu, kita mendorong agar pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal negara.
Pengelolaan utang, optimalisasi penerimaan negara, serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kita akan terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Pembahasan RAPBN harus mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat, terutama kelompok rentan, masyarakat pedesaan, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta generasi muda yang membutuhkan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih luas," jelasnya.
"Oleh karena itu, kita akan mengawal secara konstruktif pembahasan RAPBN 2027 agar anggaran negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” demikian tutup Kang Aher.
