Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)

Politik

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 17:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah menyiapkan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. 

Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, belanja negara tersebut akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.


"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Untuk menopang kebutuhan belanja tersebut, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Angka ini meningkat dari pendapatan negara dalam APBN 2026 yang ditargetkan sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, defisit fiskal RAPBN 2027 diperkirakan berada di level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun. 

Angka pembiayaan tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Prabowo menegaskan, RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, namun dilaksanakan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan," jelas dia.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya