Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: TV Parlemen)

Politik

Adopsi Standar Dunia, Bursa Karbon RI Dibidik Jadi Mesin Ekonomi Hijau

JUMAT, 14 AGUSTUS 2026 | 15:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah memberlakukan sistem registrasi unit karbon sekaligus mendirikan bursa nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi hijau di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan bursa karbon telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon yang berlaku secara global.


“Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, upaya menjaga hutan, termasuk hutan lindung, turut berkontribusi dalam menekan emisi karbon Indonesia. 

Atas kontribusi tersebut, negara-negara dengan tingkat emisi besar dapat memberikan kompensasi kepada Indonesia melalui skema ekonomi karbon.

"Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar dia bersedia bayar kita. Inilah ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita," jelas Prabowo.

Ia menegaskan setiap program pembangunan pemerintah harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk melalui pengembangan ekonomi hijau.

"Kita bangun tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya