Berita

Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force Partai Hanura DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara, Senin 10 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Task Force Hanura Targetkan Konsolidasi Organisasi Rampung September 2026

SENIN, 10 AGUSTUS 2026 | 21:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Konsolidasi struktur organisasi Partai Hanura dalam persiapan menuju Pemilu 2029 di seluruh Indonesia, ditargetkan rampung pada September 2026.

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella mengatakan, konsolidasi organisasi dilakukan lebih awal agar partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu 2029.

"Task Force sudah membuat jadwal untuk bekerja cepat. Pada akhir September semua diharapkan selesai," kata Rio dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara, Senin 10 Agustus 2026.


Menurut Rio, setelah konsolidasi struktur organisasi selesai, Hanura tidak lagi berfokus pada pembenahan internal. Partai akan mulai memetakan daerah pemilihan (dapil), termasuk menentukan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif.

"Kami akan melakukan survei di daerah pemilihan sehingga nanti kami menempatkan calegnya memang dikenal di dapil itu, caleg yang menguasai dapilnya dan caleg yang siap bertarung pada Pemilu 2029," ujarnya.

Rio mengatakan, Hanura menargetkan seluruh persoalan konsolidasi organisasi dapat diselesaikan pada 2026. Dengan demikian, pada 2027 struktur partai ditargetkan sudah siap sepenuhnya untuk bergerak di setiap dapil.

"2027 struktur sudah siap 100 persen sehingga kami sudah keluar dari sarangnya untuk bergerak di setiap dapil pemilihan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota," tuturnya.

Dalam proses konsolidasi, Task Force juga menyiapkan sanksi bagi pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan agenda partai sesuai target. 

Rio mencontohkan dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, telah diberhentikan karena berjalan lambat.

"Ibarat di jalan tol kita mau cepat, ada satu mobil lambat, itu bisa mengakibatkan yang lain celaka. Daripada dia mengakibatkan provinsi lain atau kabupaten lain celaka, ya kita berhentikan," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya