Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. (Foto: RMOL)
Kejaksaan Agung (Kejagung) disarankan untuk mengevaluasi susunan tim penyidik khusus atau Tim 9 yang dibentuk untuk menangani perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Saran tersebut mengemuka menyusul masuknya nama Chatarina Muliana Girsang dalam jajaran tim penyidik. Chatarina diketahui pernah mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di masa kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim.
Di sisi lain, jajaran Jampidsus Kejagung semasa dipimpin Febrie Adriansyah sempat menangani penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di kementerian tersebut.
Pengamat Hukum Kamilov Sagala menilai, rekam jejak hubungan kerja tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait independensi penyidikan. Demi menjaga objektifitas penanganan perkara, ia menyarankan Kejagung mempertimbangkan penyegaran pada komposisi Tim 9.
"Sebaiknya dipertimbangkan untuk diganti guna mengantisipasi potensi keraguan publik terhadap independensi penanganan perkara," ujar Kamilov dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Menurut Kamilov, langkah antisipatif ini penting dilakukan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (
conflict of interest), mengingat posisi Chatarina sebelumnya yang memahami tata kelola internal di Kemendikbudristek.
"Relasi kerja terdahulu dikhawatirkan dapat memengaruhi objektivitas, terlebih saat ini yang bersangkutan masuk dalam tim yang menangani perkara mantan pejabat tinggi Kejaksaan. Hal ini penting diantisipasi agar proses hukum tetap berjalan profesional," jelasnya.
Kejagung sendiri telah menerjunkan sembilan jaksa senior yang tergabung dalam Tim 9 untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Mereka adalah Agus Salim (Inspektur Keuangan II pada Jamwas), Muhibuddin (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), Chatarina Muliana Girsang (Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung), Riono (Inspektur Keuangan I Jamwas).
Lalu Agus Sahat (Sekretaris Jampidum), Irene Putri (Direktur Pertimbangan Hukum pada Jamdatun), Rinaldi Umar (Wakajati Banten), Zet Tadong Allo (Direktur Penuntutan Jampidmil), dan Hari Wibowo (Direktur A pada Jampidum).
