Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat safari politik ke Lampung. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Survei: Elektabilitas PSI Mandek Meski Jokowi Sudah Rajin Blusukan

MINGGU, 09 AGUSTUS 2026 | 19:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi ke sejumlah daerah dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal itu terekam dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Elektabilitas PSI masih bertahan di angka 1,9 persen dalam simulasi pilihan partai politik untuk DPR RI.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, elektabilitas PSI relatif stagnan dalam satu setengah tahun terakhir. Kondisi tersebut belum berubah meski Jokowi aktif melakukan roadshow ke sejumlah daerah.


"Partai Solidaritas Indonesia tidak mengalami perubahan di satu setengah tahun ini. Masih tetap di 1,9 persen, meskipun Joko Widodo melakukan roadshow ke sejumlah daerah," kata Dedi dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.

Menurut Dedi, aktivitas politik Jokowi sejauh ini belum memberikan dorongan elektoral yang signifikan terhadap PSI. Padahal, tingkat pengenalan masyarakat terhadap PSI terbilang cukup tinggi. Sebanyak 70,2 persen responden mengaku mengetahui atau pernah melihat logo PSI.

Namun, tingkat pengenalan tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Dalam simulasi yang sama, PSI hanya meraih 1,9 persen suara.

Dedi menilai peluang PSI untuk meningkatkan elektabilitas masih terbuka. Dampak aktivitas Jokowi kemungkinan belum terlihat lantaran roadshow masih berlangsung saat survei dilakukan.

"Mungkin dampaknya baru terlihat setelah roadshow selesai, atau dalam satu tahun ke depan. Kalau dilakukan secara konsisten, bisa saja elektabilitasnya naik," ujarnya.

Dalam simulasi elektabilitas partai politik IPO, Partai Gerindra berada di posisi teratas dengan 17,5 persen. Disusul PDI Perjuangan 12,8 persen, Partai Golkar 10,4 persen, dan Partai Demokrat 8,1 persen.

Berikutnya PKB 7,0 persen, PAN 5,1 persen, PKS 4,6 persen, dan Partai Nasdem 4,4 persen. PSI berada di posisi berikutnya dengan 1,9 persen.

Survei IPO menggunakan metode multistage random sampling. Penentuan Primary Sampling Unit (PSU) dilakukan pada sejumlah kelurahan/desa, sebelum dilanjutkan dengan pemilihan RT secara acak menggunakan random kish grid paper.

Survei melibatkan 1.200 responden dan digelar pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya