Berita

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Handi Risza.(Foto: Dok PKS)

Politik

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

MINGGU, 09 AGUSTUS 2026 | 07:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) diapresiasi Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Handi Risza.

Kendati begitu, ia mengingatkan pemerintah agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka pertumbuhan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai sekitar 5,45 persen. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global, tingginya ketidakpastian geopolitik, dan masih ketatnya kondisi keuangan internasional,” kata Handi lewat keterangan resminya, Minggu, 9 Agustus 2026. 


Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen. Secara triwulanan (quarter to quarter/qtq), ekonomi tumbuh 3,73 persen.

Ekonom Universitas Paramadina itu menilai capaian tersebut menunjukkan resiliensi perekonomian nasional. Namun, Handi memberikan lima catatan strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin berkualitas.

Pertama, memperkuat investasi produktif dan ekspor. Menurut Handi, struktur pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang konsumsi domestik, stimulus fiskal, dan program prioritas pemerintah. Karena itu, perlu penguatan investasi produktif dan ekspor agar sumber pertumbuhan ekonomi lebih seimbang.

Kedua, mempercepat transformasi sektor industri. Kontribusi sektor manufaktur masih besar, tetapi belum optimal menjadi mesin peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Perlu kebijakan pendalaman sektor industri, terutama melalui hilirisasi, agar nilai tambah yang dihasilkan semakin besar dan dinikmati di dalam negeri,” katanya.

Ketiga, memperkuat sektor pertanian dan industri halal. Handi menilai kedua sektor tersebut memiliki efek berganda yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan nilai tambah domestik melalui penguatan rantai pasok.

“Pertanian dan industri halal harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional karena keduanya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Keempat, meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah perlu meningkatkan proporsi belanja produktif dan menerapkan prinsip spending better. Belanja negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, menjaga disiplin dan kesinambungan fiskal. Menurut Handi, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengendalikan defisit secara hati-hati untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.

Pemerhati kebijakan publik itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada Triwulan II 2026 patut diapresiasi. Namun, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan menjadi lebih tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor produktif, investasi berkualitas, reformasi produktivitas, serta efektivitas belanja negara,” pungkas Handi.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya