Temuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai 6 juta data ganda penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainul Munasichin menilai temuan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan basis data antarlembaga yang berpotensi menghambat efektivitas penyaluran MBG.
“Kami meminta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali," tegas Zainul kepada wartawan, dikutip Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Zainul, penyisiran dan validasi data penting dilakukan agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan program MBG.
"Temuan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola data penerima MBG. Jangan sampai masih ada anak yang membutuhkan program MBG ini tapi malah belum tersentuh program ini sama sekali," tegasnya.
Ia menyebut masih banyak anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang membutuhkan program MBG. Di sejumlah daerah tersebut, anak-anak masih menghadapi kerawanan pangan, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, tingginya angka stunting, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memadai.
Karena itu, menurutnya, MBG penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan, serta mendukung konsentrasi dan prestasi belajar anak di sekolah.
"Jangan sampai ada anak yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Dengan menutup celah data ganda, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas cakupan penerima manfaat sehingga semakin banyak anak, khususnya di daerah 3T, dapat menikmati Program MBG," kata Legislator PKB tersebut.
Zainul menambahkan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga akurasi data penerima manfaat.
"Program unggulan Presiden Prabowo ini harus benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Perbaikan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah penting untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan pemerataan manfaat program di seluruh Indonesia," pungkasnya.
