Berita

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2025 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Dok. BPK)

Politik

BPK: Government 5.0 dan ESG Kunci Mencapai Indonesia Emas

SABTU, 08 AGUSTUS 2026 | 09:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemeriksaan laporan keuangan negara bukan semata-mata soal meraih predikat opini, melainkan instrumen strategis untuk menjamin setiap Rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Anggota I BPK RI yang juga Plt Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2025 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Nyoman menekankan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penguatan tata kelola pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta percepatan transformasi menuju Government 5.0.


"Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman dikutip Sabtu, 8 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, Government 5.0 menuntut pemanfaatan teknologi digital, artificial intelligence (AI), analitik data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat serta lingkungan. Sementara itu, prinsip ESG menjadi benteng agar pengelolaan keuangan negara tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial.

BPK mencatat sedikitnya ada enam tantangan besar menuju Government 5.0, mulai dari belum meratanya transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM, hingga ancaman keamanan siber.

"Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG," tegasnya.

BPK turut memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian ESDM yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2025. Tercatat, Kementerian ESDM berhasil menindaklanjuti 82,44 persen rekomendasi pemeriksaan BPK serta merampungkan 88 dari 99 kasus kerugian negara, melewati rata-rata nasional yang berada di angka 76 persen. 

Tak hanya itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor ini juga melampaui target, didukung pencapaian Indeks Kematangan Keamanan Siber level 4. Kendati berhasil mempertahankan predikat WTP, Nyoman mengingatkan bahwa opini tersebut bukanlah tujuan akhir.

"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata," jelasnya.

BPK masih menemukan sejumlah celah yang perlu segera dibenahi oleh Kementerian ESDM. Di antaranya, penyempurnaan dasar hukum penagihan denda administratif pelanggaran tambang di kawasan hutan, pelaksanaan pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai aturan, serta pengelolaan jaminan di Ditjen Minerba yang belum tertib.

Guna mendalami tata kelola sektor ini, BPK menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan pada Semester II 2025 untuk mendukung pemeriksaan tematik nasional ketahanan energi. Fokus pemeriksaan mencakup pengelolaan energi baru terbarukan (EBT), sumber daya mineral, hingga tata kelola pertambangan batu bara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya