Berita

Kolase Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Satori dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (Foto RMOL)

Hukum

Setahun Tangani Kasus CSR BI, KPK Intensif Telusuri Aset Tersangka

JUMAT, 07 AGUSTUS 2026 | 08:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tepat satu tahun sejak penyidikan dimulai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berlanjut. 

Penyidik saat ini masih fokus memburu aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sebelum membawa perkara ke tahap berikutnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK terus menunjukkan perkembangan. Selama proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan, serta menyita berbagai barang bukti dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.


"Kami pastikan bahwa penyidikan perkara CSR BI masih terus berprogres secara positif. Beberapa saksi sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan memberikan keterangan pada tahap penyidikan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026

Budi menjelaskan, penyidik juga terus melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Menurutnya, penyidikan perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan gratifikasi, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena itu, penyidik menelusuri dugaan penerimaan para tersangka sekaligus upaya penyembunyian atau penyamaran hasil tindak pidana ke dalam berbagai bentuk aset.

"Karena memang konstruksi perkara terkait dengan CSR BI ini adalah dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU. Artinya berfokus pada dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh para tersangka dan juga dugaan penyembunyian ataupun pengalihbentukan atau penyamaran uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke dalam bentuk-bentuk lainnya," ujar Budi.

Ia mengungkapkan, aset yang telah disita tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga kendaraan hingga aset yang telah dikonversi menjadi kegiatan usaha, seperti showroom mobil.

Menurut Budi, penyitaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan pembuktian perkara, tetapi juga sebagai langkah awal optimalisasi pemulihan aset (asset recovery).

"Semua itu kami lakukan penyitaan, tidak hanya untuk proses pembuktian, ini juga menjadi langkah awal KPK dalam optimalisasi asset recovery. Sehingga ketika nanti masuk ke tahap persidangan dan majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka proses perampasan aset untuk negara atau pembayaran uang pengganti bisa lebih optimal karena penyitaan sudah dilakukan sejak tahap awal," jelasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan saksi lain di luar dua tersangka, Budi menegaskan penyidik saat ini masih memfokuskan pembuktian perkara terhadap Hergun dan Satori.

Sebagai informasi, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap Heri Gunawan dan Satori pada 5 Agustus 2025. Keduanya kemudian diumumkan sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025 dalam perkara dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK yang juga disertai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya