Berita

Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 saat menggelar konferensi pers soal mandeknya pembayaran dan pembangunan SPPG di berbagai wilayah Indonesia (Dokumen Istimewa)

Politik

Kontraktor Minta Pemerintah Beri Kepastian Administrasi dan Pembayaran Proyek Pembangunan SPPG

JUMAT, 07 AGUSTUS 2026 | 08:08 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 meminta pemerintah segera menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Forum menyatakan para kontraktor merupakan mitra pemerintah yang sejak awal mendukung pembangunan Sarana SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Namun, hingga kini sejumlah penyedia jasa konstruksi masih menghadapi ketidakpastian terkait penyelesaian administrasi dan pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan.

"Yang kami harapkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan," kata Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN Tahun Anggaran 2025, Arifin Nababan, dalam keterangan resmi, Kamis, 6 Agustus 2026.


Arifin menjelaskan, pembangunan Sarana SPPG APBN Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 315 titik pembangunan telah berjalan. Dari jumlah tersebut, 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sedangkan 249 titik masih dalam tahap penyelesaian sesuai kontrak.

Berdasarkan data forum, persoalan tersebut melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di sekitar 22 provinsi. Nilai pembayaran yang hingga kini belum terselesaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.

Selain persoalan pembayaran, forum juga mencatat sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun belum dapat diserahterimakan karena proses administrasi dari pihak pengguna belum rampung.

"Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Arifin.

Menurut forum, keterlambatan penyelesaian administrasi dan pembayaran turut berdampak pada keberlangsungan usaha berbagai pihak, mulai dari kontraktor, vendor jasa, pelaku UMKM, subkontraktor, hingga lembaga pembiayaan.

Arifin menambahkan, forum telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk memperoleh kejelasan, namun hingga kini belum menerima tanggapan.

"Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama," ujarnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya