Kontraktor Minta Pemerintah Beri Kepastian Administrasi dan Pembayaran Proyek Pembangunan SPPG

Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 meminta pemerintah segera menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Forum menyatakan para kontraktor merupakan mitra pemerintah yang sejak awal mendukung pembangunan Sarana SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Namun, hingga kini sejumlah penyedia jasa konstruksi masih menghadapi ketidakpastian terkait penyelesaian administrasi dan pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan.

"Yang kami harapkan kepastian administrasi dan kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah kami laksanakan," kata Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Pembangunan Sarana SPPG BGN APBN Tahun Anggaran 2025, Arifin Nababan, dalam keterangan resmi, Kamis, 6 Agustus 2026.

Arifin menjelaskan, pembangunan Sarana SPPG APBN Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui mekanisme e-Katalog atau mini kompetisi. Hingga akhir Maret 2026, tercatat sebanyak 315 titik pembangunan telah berjalan. Dari jumlah tersebut, 66 titik telah mencapai progres 100 persen, sedangkan 249 titik masih dalam tahap penyelesaian sesuai kontrak.

Berdasarkan data forum, persoalan tersebut melibatkan 74 perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan Sarana SPPG di sekitar 22 provinsi. Nilai pembayaran yang hingga kini belum terselesaikan diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.

Selain persoalan pembayaran, forum juga mencatat sejumlah bangunan yang telah selesai dibangun belum dapat diserahterimakan karena proses administrasi dari pihak pengguna belum rampung.

"Selama proses serah terima belum dilakukan, kami tetap harus menjaga aset tersebut, membayar keamanan, pemeliharaan, utilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Arifin.

Menurut forum, keterlambatan penyelesaian administrasi dan pembayaran turut berdampak pada keberlangsungan usaha berbagai pihak, mulai dari kontraktor, vendor jasa, pelaku UMKM, subkontraktor, hingga lembaga pembiayaan.

Arifin menambahkan, forum telah enam kali mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk memperoleh kejelasan, namun hingga kini belum menerima tanggapan.

"Kami ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sarana SPPG dapat berjalan dengan baik. Yang kami harapkan adalah kepastian administrasi, kepastian pembayaran, dan ruang dialog yang terbuka agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bersama-sama," ujarnya.