Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Bisnis

Legalitas Modal Penting UMKM Naik Kelas

KAMIS, 06 AGUSTUS 2026 | 11:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disaranakan mengurus legalitas usaha untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, legalitas tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif. Kepemilikan legalitas menjadi modal penting bagi pelaku UMKM untuk bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal.

“Legalitas menjadi kunci UMKM untuk naik kelas,” ujar Dimaz, Kamis, 6 Agustus 2026.


Politikus Partai Golkar itu melanjutan, pelaku UMKM kini memiliki pilihan membentuk perseroan perorangan. Proses pendaftaran bisa secara daring dengan biaya yang relatif terjangkau.

Dimaz mengutip pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyebut perseroan perorangan dapat didaftarkan secara daring dengan biaya Rp50 ribu. Dia pun meminta Kanwil Kementerian Hukum DKI Jakarta memperluas sosialisasi mengenai kemudahan pembentukan badan hukum tersebut.

“Kami ingin pengusaha naik kelas, dari mikro menjadi kecil dan berkembang ke menengah,” kata Dimaz.

Selain legalitas usaha, Dimaz menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dia memandang, potensi produk lokal Jakarta dan daerah lain belum sepenuhnya terlindungi melalui pendaftaran kekayaan intelektual maupun indikasi geografis.

Komisi C juga mendorong penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat dan pelaku UMKM melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat wilayah. Dimaz berharap, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat memperkuat peran pendampingan hukum. Sehingga, pelaku UMKM tidak menghadapi persoalan hukum seorang diri.

“UMKM harus punya akses bantuan hukum,” ucap dia.

Penguatan UMKM, lanjut Dimaz, butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ego sektoral harus dihilangkan agar berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha tertangani secara terpadu.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari sekitar 870 ribu pelaku UMKM, baru sekitar 3 persen yang mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, akses pembiayaan tercatat 77 persen. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran baru mencapai 19 persen.

Dimaz menilai, rendahnya kepemilikan legalitas dan pemanfaatan teknologi menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah untuk mendorong UMKM Jakarta masuk ke ekosistem usaha formal dan digital.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya