Partai Golkar. (Foto:RMOL)
Penegasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sejalan dengan karakter politik Golkar yang sejak lama memilih berada di lingkaran pemerintahan.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, meski kandidat yang didukung Golkar kalah dalam Pilpres, partai berlambang pohon beringin itu memiliki kecenderungan untuk tetap berkongsi dengan pemerintah dan menjadi bagian dari kekuasaan.
"Kalau melihat filosofi politik Partai Golkar ada yang disebut karya kekaryaan. Itu diterjemahkan oleh Partai Golkar bahwa dalam politik, Golkar harus berkontribusi," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, semangat karya kekaryaan membuat Golkar selalu berupaya mengambil peran dalam pemerintahan siapa pun yang memenangkan kontestasi politik nasional.
"Jadi siapa pun yang menjadi penguasa, sekalipun Golkar kalah di Pilpres, sebisa mungkin Golkar ikut berkontribusi dan menjadi bagian penting dalam kekuasaan pemerintah," ujarnya.
Kontribusi tersebut, lanjut Adi, salah satunya diwujudkan melalui pembentukan koalisi sehingga kader-kader Golkar dapat terlibat dalam pemerintahan, termasuk mengisi jabatan menteri maupun posisi strategis lainnya.
Di sisi lain, sebagai salah satu partai besar, Golkar juga memiliki daya tarik politik yang tinggi sehingga hampir selalu dirangkul oleh pemerintahan yang berkuasa untuk memperkuat dukungan politik terhadap berbagai kebijakan.
"Pada saat yang bersamaan, posisinya sebagai partai besar selalu menarik dan selalu seksi untuk dirangkul oleh penguasa dan pemenang. Tujuannya untuk memberikan dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah," jelasnya.
Adi menilai fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada Golkar. Menurutnya, dalam praktik politik Indonesia, menjadi oposisi belum menjadi pilihan yang populer bagi partai-partai politik.
Ia menilai partai yang berada di luar pemerintahan cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi yang dibutuhkan untuk menjaga konsolidasi organisasi dan merawat basis konstituen.
"Di negara kita ada kecenderungan, rata-rata menjadi oposisi itu tidak populer. Oposisi berjalan di tempat yang sunyi, tidak punya akses terhadap sumber daya kekuasaan dan ekonomi politik yang bisa dikapitalisasi untuk merawat konstituen maupun kepentingan politik di masa mendatang," katanya.
Karena itu, Adi memandang kecenderungan partai-partai yang kalah dalam pemilu untuk bergabung dengan pemerintahan merupakan realitas politik yang terus berulang di Indonesia.
"Saya kira bukan hanya Golkar. Banyak partai politik yang ketika kalah pemilu pada akhirnya memilih menjadi bagian dari kekuasaan. Itulah realitas politik kita. Menjadi oposisi sangat rumit dan sangat sulit, terutama karena terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi politik," pungkasnya.
