ADA masalah yang kelihatan besar karena dibicarakan di ruang rapat yang besar. Begitu diserahkan kepada orang yang mengerti teknologi, kadang ia menyusut menjadi beberapa tabel database dan halaman web. Kita lalu bertanya bahwa yang rumit masalahnya, atau cara birokrasi memandang masalah?
Penulis teringat itu ketika membaca langkah Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, 22 Juli 2026. Umurnya 41 tahun. Tergolong muda untuk pucuk birokrasi negeri ini, tempat usia kadang diperlakukan seperti versi perangkat lunak dimana makin lama dianggap makin lengkap fiturnya.
Beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono menjanjikan sistem yang memungkinkan orang tua melihat informasi Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari anaknya mendapat menu apa, kandungan gizinya bagaimana, dimasak di dapur mana, bahkan siapa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab.
Ia berharap sistem itu sudah bisa diakses seluruh orang tua siswa pekan ini. Bagi orang yang biasa mengoprek komputer dan koding, saya agak sulit menyebutnya “sistem canggih”. Kalau database dapur, sekolah, menu, dan penerima manfaat sudah tersedia, pekerjaan dasarnya menjadi lebih mudah.
Tinggal buatkan laman antar muka berbasis web, tentukan data yang boleh dibaca publik, sambungkan ke database, lalu sajikan dalam dashboard yang ramah ponsel. Tentu praktiknya nanti terkait urusan keamanan, integrasi, dan kualitas data. Tapi secara konseptual, teknologinya biasa.
Justru karena teknologinya biasa, pertanyaan yang luar biasa adalah mengapa orang tua yang selama ini memimpin BGN tidak bisa melihatnya? Di situlah perkara teknologi berubah menjadi perkara kepemimpinan.
Pemimpin tak harus bisa menulis kode Python atau menghafal SQL. Kepala badan juga tak perlu tahu mengapa programmer bisa murung gara-gara satu titik koma. Tapi pemimpin zaman sekarang perlu mempunyai “imajinasi digital” yakni kemampuan melihat bahwa data yang tersimpan di kantor dapat diubah menjadi pelayanan bagi warga.
Seorang ibu yang anaknya menerima MBG tak membutuhkan seminar tiga hari tentang tata kelola gizi nasional. Ia cuma ingin tahu mengenai anak saya hari ini makan apa? Dari dapur mana? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau bermasalah, mengadu ke siapa? Pertanyaan sederhana. Tapi di situlah petunjuk negara hadir atau tidak hadir.
Harus adil dicatat, digitalisasi BGN bukan lahir bersama Sudaryono. BGN sudah meluncurkan platform e-tracking pada September 2025 untuk mencatat distribusi MBG. Pada April 2026, BGN juga mengumumkan pembukaan akses pengecekan data. Jadi kantor BGN sebelumnya bukan gudang arsip yang masih bekerja dengan mesin tik.
Yang menarik dari langkah Sudaryono adalah perubahan sudut pandang bahwa data pemerintah jangan hanya berguna bagi pemerintah.
Birokrasi kita gemar mendigitalkan formulir. Kertas dipindahkan ke layar, lalu kita merasa sudah melakukan transformasi digital. Padahal penderitaan warga tetap sama, cuma bolpennya diganti keyboard. Antrean dipindahkan dari halaman kantor ke layar ponsel, yang nasibnya ditentukan sinyal internet.
Transformasi digital seharusnya dimulai dari kebutuhan warga, bukan kegemaran instansi membuat aplikasi. OECD menyebut pendekatan semacam ini human-centred public services dimana pelayanan pemerintah dirancang berdasarkan kebutuhan penggunanya. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat keterbukaan dan keterjangkauan.
Karena itu kecerdasan teknologi pemimpin jangan diukur dari kemampuannya membuat aplikasi. Itu pekerjaan programmer. Ukurannya adalah apakah ketika menghadapi masalah ia tahu teknologi dapat menyediakan jalan penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Literasi digital pemimpin bukan keterampilan jari. Ia keterampilan kepala.
Dan, lebih penting lagi, keterampilan hati. Teknologi tanpa empati hanya menghasilkan mesin yang bekerja lebih cepat. Empati membuat pemimpin bertanya: informasi apa yang dibutuhkan warga? Transparansi membuatnya bertanya lagi: kalau data itu menyangkut kepentingan publik, mengapa harus disimpan rapat-rapat?
Di sinilah langkah Sudaryono layak diperhatikan Presiden Prabowo. Indonesia tak kekurangan pejabat yang fasih mengucapkan “transformasi digital”. Istilah itu sudah seperti daun bawang dalam pidato birokrasi: hampir semua masakan ditaburi dengannya. Ada big data, AI, dashboard, super-app, dan banyak lagi.
Padahal kebutuhan rakyat sering sederhana yakni “saya ingin tahu.” Saya ingin tahu uang publik digunakan untuk apa. Bantuan saya sudah sampai mana. Siapa yang bertanggung jawab. Dalam MBG adalah makanan anak saya dimasak siapa. Teknologi memungkinkan pertanyaan itu dijawab hampir seketika.
Masalahnya, transformasi digital kita sering berhenti pada pembelian teknologi, bukan perubahan cara berpikir. Kita membeli server, tapi mempertahankan mental lemari besi. Kita membuat dashboard, tapi datanya hanya dilihat pejabat.
Kita membangun aplikasi pengaduan, tapi pengaduannya masuk ke lubang digital yang sama gelapnya dengan kotak saran zaman dulu. Teknologinya abad ke-21, naluri birokrasinya masih zaman stempel tiga rangkap.
Maka Prabowo mungkin perlu menambahkan satu kolom tak tertulis ketika memilih pembantunya bahwa digital intelligence (kecerdasan digital). Bukan tes membuat program komputer, melainkan cara berpikir.
Ketika menghadapi masalah pelayanan publik, apakah seorang pejabat mampu melihat penyelesaiannya melalui data dan teknologi? Apakah ia mengerti data harus terhubung, layanan dapat ditelusuri, keputusan bisa diaudit, dan informasi publik semestinya terbuka kecuali ada alasan hukum untuk menutupnya?
Pemimpin yang buta teknologi gampang menjadi tawanan bawahannya. Ia mengetahui dunia dari laporan yang diletakkan di mejanya. Sebaliknya, pemimpin yang melek digital tahu pertanyaan yang perlu diajukan: sumber datanya apa? Diperbarui kapan? Bisa dilacak sampai pelaksana? Publik bisa melihatnya?
Tentu kita jangan buru-buru memberikan medali kepada Sudaryono. Ia baru beberapa hari bekerja. Janji dashboard tetaplah janji sampai benar-benar dibuka, datanya akurat, diperbarui rutin, dan mudah digunakan.
Sudaryono juga mengatakan akan membuat sistem pengadaan bahan baku lebih transparan untuk menghindari hanky-panky atau kongkalikong antara pemasok dan dapur. Ini malah lebih penting. Informasi menu menyangkut transparansi pelayanan; pengadaan menyentuh jantung uang dan kepentingan.
Jangan berhenti pada layar yang cantik. Sistem perlu meninggalkan jejak: siapa mengubah data, kapan, dan apa yang diubah. Pengaduan masyarakat harus dapat dilacak. Kriteria pemasok jelas. Transparansi bukan sekadar etalase, melainkan arsitektur. Sebab korupsi jarang takut kepada slogan. Ia lebih takut kepada jejak.
Di zaman ketika seorang ibu dapat melacak pengemudi ojek daring yang membawa sebungkus martabak sampai beberapa meter dari rumahnya, memang ganjil bila ia tidak dapat mengetahui dari dapur mana makanan yang masuk ke perut anaknya berasal.
Gojek bisa menunjukkan martabak sedang di tikungan mana. Paket belanja bisa diketahui sudah sampai gudang mana. Masa sepiring nasi yang dibayar negara untuk anak sekolah masih harus dilacak melalui konferensi pers?
Barangkali itulah kecerdasan teknologi bagi pemimpin publik. Bukan kemampuan membuat teknologi paling canggih, melainkan kemampuan melihat sesuatu yang sebenarnya sudah mungkin dilakukan, lalu bertanya, “Kalau memang bisa dibuka kepada rakyat, mengapa selama ini ditutup?”
Kadang revolusi birokrasi tidak memerlukan algoritma rumit. Cukup seorang pemimpin yang tahu tombol mana yang harus ditekan dan punya keberanian menekan tombol “OPEN”. Semoga.
