Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Pengganti Perry Warjiyo Harus Jaga Independensi BI demi Stabilitas Ekonomi

SENIN, 27 JULI 2026 | 17:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak semata soal mencari sosok pengganti Perry Warjiyo. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menegaskan, figur yang terpilih harus memiliki komitmen kuat menjaga independensi bank sentral.

"Keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri harus dihormati. Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang," ujar Marwan Jafar di Jakarta, Senin,27 Juli 2026.

Menurut Marwan, independensi Bank Indonesia tidak hanya menjadi prinsip kelembagaan, tetapi juga merupakan prasyarat penting agar setiap kebijakan moneter diambil secara objektif dan profesional.


Dia mengingatkan independensi Bank Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Independensi ini untuk memastikan setiap kebijakan moneter diambil secara objektif demi stabilitas ekonomi nasional, bukan didorong kepentingan politik jangka pendek. 

“BI sebagai bank sentral mempunyai peran vital untuk memastikan pengelolaan moneter dikelola secara profesional demi stabilitas ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai secara berkualitas,” ujarnya. 

Legislator asal Dapil Jateng III ini menyoroti bahwa kegagalan menjaga kredibilitas dan independensi bank sentral berisiko memicu volatilitas pasar keuangan, menekan nilai tukar rupiah, hingga menggerus kepercayaan investor global. 

Oleh karena itu, proses seleksi pengganti definitif harus mengedepankan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang mumpuni.

"Karena itu, proses pemilihan gubernur definitif harus mengedepankan profesionalisme, integritas, kompetensi, dan kepentingan nasional. Sosok yang dipilih harus mampu menjaga kredibilitas Bank Indonesia di mata masyarakat maupun pelaku ekonomi global," tegas legislator PKB tersebut.

Marwan berharap transisi kepemimpinan di tubuh otoritas moneter ini dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan maupun pengendalian inflasi. Apalagi saat ini dinamika global yang penuh ketidakpastian kerap memicu tekanan ekonomi banyak negara berkembang.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya